Muara Teweh, kaltenghits.com – Fraksi Karya Indonesia Raya (F-KIR) DPRD Kabupaten Barito Utara melalui juru bicaranya, Hj. Sri Neni Trianawati, menyampaikan sejumlah catatan penting terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan Pj. Bupati dalam rapat paripurna DPRD.
Dalam penyampaian pandangan akhir fraksi yang digelar pada Selasa (14/10/2025), Sri Neni menyoroti adanya perubahan signifikan pada komponen pendapatan dan belanja daerah. Menurutnya, penurunan dana transfer dari pemerintah pusat serta kenaikan belanja daerah perlu mendapat penjelasan mendetail dari pemerintah daerah.
“Setelah mencermati pidato pengantar Pj. Bupati, fraksi kami melihat sejumlah perubahan yang cukup besar, terutama penurunan dana transfer dari pusat dan meningkatnya belanja daerah. Hal ini membutuhkan penjelasan komprehensif,” ujarnya.
F-KIR mencatat bahwa dana transfer pemerintah pusat turun dari Rp2,909 triliun menjadi Rp2,824 triliun, atau berkurang sekitar Rp85 miliar. Penurunan tersebut dinilai dapat mempengaruhi pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah.
“Kami ingin mengetahui penyebab penurunan ini serta bagaimana strategi pemerintah agar program prioritas tetap berjalan optimal,” tegas Sri Neni.
Selain itu, F-KIR juga menyoroti kenaikan belanja daerah yang naik dari Rp3,116 triliun menjadi Rp3,460 triliun atau sekitar 11,03 persen. Sri Neni menekankan bahwa tambahan belanja harus jelas arah dan prioritasnya.
“Kami berharap kenaikan ini didukung alasan kuat dan diarahkan untuk program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Fraksi juga memberi perhatian terhadap meningkatnya defisit anggaran secara signifikan, dari Rp99,8 miliar menjadi Rp485,2 miliar atau bertambah lebih dari Rp385 miliar. Pihaknya meminta klarifikasi mengenai rencana pembiayaan defisit dan dampaknya terhadap kondisi fiskal daerah ke depan.
“Lonjakan defisit ini perlu dijelaskan secara rinci agar tidak menimbulkan risiko terhadap keseimbangan keuangan daerah dalam jangka menengah dan panjang,” kata Sri Neni.
Meski memberikan kritik, F-KIR menegaskan kesiapannya untuk melanjutkan pembahasan Raperda secara konstruktif bersama eksekutif.
“Kami tetap berkomitmen membahas rancangan perubahan APBD ini dengan objektif demi terciptanya pengelolaan anggaran yang sehat, efisien, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Barito Utara,” tutupnya.(red)
Tinggalkan Komentarmu