PURUK CAHU, Kaltenghits.com – Anggota DPRD Kabupaten Murung Raya, Bebie, meminta pemerintah daerah memperkuat langkah pengawasan dan pengendalian ekonomi menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi jenis Pertamax yang mulai berlaku dalam beberapa waktu terakhir.
Menurut Ketua Komisi II DPRD Murung Raya tersebut, kenaikan harga Pertamax berpotensi memberikan dampak berantai terhadap berbagai sektor, terutama biaya transportasi dan harga kebutuhan pokok yang berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat sehari-hari.
“Kenaikan harga BBM tentu akan berdampak pada biaya operasional kendaraan dan dapat memengaruhi harga barang maupun jasa. Karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan langkah antisipasi agar dampaknya tidak semakin membebani masyarakat,” ujar Bebie, Rabu.
Politisi PDI Perjuangan itu menilai pemerintah daerah perlu memastikan stabilitas harga kebutuhan pokok tetap terjaga melalui pengawasan yang lebih intensif, termasuk terhadap harga eceran barang di tingkat pasar maupun warung.
Selain itu, ia juga mendorong agar ketersediaan bahan pokok di wilayah Murung Raya terus dipantau sehingga tidak terjadi kelangkaan yang dapat memicu kenaikan harga lebih lanjut.
Menurut Bebie, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah menjadi pihak yang paling rentan merasakan dampak kenaikan biaya hidup akibat penyesuaian harga BBM. Oleh sebab itu, program bantuan dan perlindungan sosial harus dipastikan tepat sasaran.
“Langkah pengawasan dan pengendalian perlu dilakukan sejak dini agar dampak kenaikan harga BBM tidak berkembang menjadi persoalan ekonomi yang lebih luas di tengah masyarakat,” katanya.
Meski demikian, Bebie menyambut baik kebijakan pemerintah yang masih mempertahankan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan BioSolar. Menurutnya, kebijakan tersebut penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung aktivitas ekonomi, khususnya bagi kalangan menengah ke bawah.
Ia juga mengingatkan pentingnya pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar penggunaannya benar-benar sesuai peruntukan dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak.
“Pengendalian distribusi BBM bersubsidi harus terus diperkuat sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat yang memang membutuhkan,” tegasnya.
Bebie menambahkan, kenaikan harga BBM non-subsidi tidak terlepas dari berbagai faktor eksternal, termasuk dinamika harga minyak mentah dunia dan kondisi nilai tukar rupiah. Karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menjaga stabilitas ekonomi serta melindungi masyarakat dari dampak yang ditimbulkan.
Ia berharap berbagai langkah pengawasan dan pengendalian yang dilakukan pemerintah dapat menjaga stabilitas harga serta membantu masyarakat menghadapi tantangan ekonomi yang muncul akibat kenaikan harga BBM. (red)
Tinggalkan Komentarmu