PALANGKA RAYA, Kaltenghits.com – Pemerintah Kabupaten Barito Utara memperkuat kesiapsiagaan dan langkah mitigasi menghadapi potensi bencana, khususnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta bencana hidrometeorologi yang berpotensi meningkat pada periode puncak risiko Agustus hingga September 2026.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Barito Utara, Felix Soenadi Y. Tingan, usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Palangka Raya, Kamis (30/7/2026).
Menurut Felix, Rakor tersebut menjadi momentum penting untuk menyelaraskan langkah penanggulangan bencana antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
“Kehadiran kami dalam Rapat Koordinasi bersama BNPB dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ini sangat penting bagi Kabupaten Barito Utara. Ini adalah wujud komitmen bersama untuk memperkuat sistem mitigasi dan kesiapsiagaan daerah, khususnya dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi maupun ancaman bencana lainnya di wilayah Kalimantan Tengah,” ujar Felix.
Ia menegaskan, Pemkab Barito Utara siap memperkuat koordinasi lintas sektor serta meningkatkan kecepatan respons apabila terjadi kondisi darurat di lapangan.
“Melalui koordinasi yang intensif ini, kami siap menyelaraskan langkah, memperkuat sinergi lintas sektor, serta meningkatkan kecepatan respons penanganan darurat di lapangan demi melindungi keselamatan masyarakat dan meminimalkan dampak kerugian,” lanjutnya.
Risiko Bencana Meningkat
Dalam Rakor tersebut, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto memaparkan perkembangan kejadian bencana di Indonesia. Hingga 30 Juli 2026, tercatat sebanyak 1.345 kejadian bencana secara nasional.
Bencana hidrometeorologi mendominasi kejadian tersebut dengan persentase mencapai 99,10 persen, sedangkan bencana geologi sebesar 0,90 persen. Jenis bencana yang paling banyak terjadi meliputi banjir, cuaca ekstrem, karhutla, tanah longsor, dan kekeringan.
BNPB memprediksi puncak risiko bencana terjadi pada Agustus hingga September 2026. Sejumlah wilayah di Sumatra dan Kalimantan masuk dalam kategori risiko tinggi, termasuk Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Riau, Sumatra Selatan, dan Jambi.
Salah satu faktor yang menjadi perhatian adalah potensi El Nino kuat yang diprediksi memicu kondisi cuaca lebih kering sejak pertengahan 2026 hingga awal 2027.
Hingga Juli 2026, luas lahan terbakar di enam provinsi prioritas tercatat mencapai 48.458,93 hektare. Ancaman juga semakin serius karena sebagian kebakaran terjadi di kawasan lahan gambut, terutama di wilayah perbatasan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.
Kondisi tersebut meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi asap lintas batas atau transboundary haze.
Sebagai langkah mitigasi, BNPB meningkatkan personel dan dukungan logistik peralatan pemadam, mengerahkan helikopter patroli dan water bombing, melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), memperkuat penegakan hukum, serta melakukan pemantauan prediksi iklim secara berkala.
Kalteng Perkuat Operasi Karhutla
Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran dalam Rakor tersebut menekankan pentingnya penanganan karhutla secara terpadu melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh unsur terkait.
Agustiar mengatakan kondisi karhutla di Kalteng masih membutuhkan perhatian serius menyusul meningkatnya kejadian kebakaran dan munculnya kabut asap di sejumlah wilayah selama Juli 2026.
Berdasarkan laporan Pemprov Kalteng, luas lahan terbakar di wilayah Kalteng telah mencapai 3.096,52 hektare.
“Kondisi Karhutla di Kalimantan Tengah masih memerlukan perhatian serius, terutama dengan meningkatnya kejadian dan kondisi asap pada bulan Juli di sejumlah wilayah,” tegas Agustiar.
Sebagai langkah antisipasi, Pemprov Kalteng telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla sejak 26 Mei hingga 31 Oktober 2026.
Operasi gabungan juga terus dioptimalkan dengan melibatkan sekitar 10.700 personel dari pemerintah daerah, TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api (MPA), dan relawan.
Personel gabungan tersebut dikerahkan melalui jalur darat, sungai, maupun udara, terutama di wilayah rawan seperti Desa Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kelurahan Kameloh Baru, Kota Palangka Raya.
Pemprov Kalteng juga mengusulkan percepatan penambahan helikopter water bombing untuk memperkuat penanganan karhutla di wilayah barat Kalteng.
Selain itu, pemerintah provinsi mengusulkan dukungan berupa mesin pompa jinjing, sumur bor, selang, serta Dana Siap Pakai (DSP) BNPB untuk membantu meringankan beban anggaran pemerintah kabupaten/kota.
Gubernur Agustiar juga menginstruksikan seluruh bupati dan wali kota agar tidak terlambat mengambil langkah taktis dalam menghadapi potensi karhutla di wilayah masing-masing.
“Segera tetapkan Status Siaga Darurat sesuai kebutuhan, optimalkan dukungan anggaran, sumber daya, dan personel di lapangan, serta perkuat koordinasi bersama FORKOPIMDA. Mari kita jadikan Rakor ini sebagai langkah nyata mewujudkan Karhutla Terkendali dan Kalimantan Tengah Bebas Kabut Asap,” pungkasnya. (Red)
Tinggalkan Komentarmu