PALANGKA RAYA, Kaltenghits.com – Pemerintah Kabupaten Barito Utara menegaskan komitmennya untuk memperkuat sistem mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui penguatan sinergi lintas sektor.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Barito Utara Felix Soenadi Y. Tingan usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Palangka Raya, Kamis (30/7/2026).
Menurut Felix, keikutsertaan Pemkab Barito Utara dalam rakor tersebut merupakan langkah strategis untuk menyelaraskan kebijakan serta memperkuat koordinasi dalam menghadapi berbagai potensi bencana yang diperkirakan meningkat pada musim kemarau.
“Kehadiran kami dalam Rapat Koordinasi bersama BNPB dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ini sangat penting bagi Kabupaten Barito Utara. Ini adalah wujud komitmen bersama untuk memperkuat sistem mitigasi dan kesiapsiagaan daerah, khususnya dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi maupun ancaman bencana lainnya di wilayah Kalimantan Tengah,” ujarnya.
Ia menegaskan, pemerintah daerah siap memperkuat sinergi lintas sektor, meningkatkan kapasitas penanganan darurat, serta mempercepat respons di lapangan guna melindungi masyarakat dan meminimalkan dampak bencana.
Dalam rakor tersebut, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto memaparkan bahwa hingga 30 Juli 2026 telah terjadi 1.345 kejadian bencana di Indonesia. Sebanyak 99,10 persen merupakan bencana hidrometeorologi, sementara 0,90 persen merupakan bencana geologi.
BNPB juga memprediksi puncak risiko bencana akan terjadi pada Agustus hingga September 2026, terutama di wilayah Sumatra dan Kalimantan, termasuk Kalimantan Tengah.
Selain itu, BNPB mengingatkan potensi El Nino kuat yang diperkirakan memicu kondisi cuaca lebih kering hingga awal 2027. Hingga Juli 2026, luas lahan terbakar di enam provinsi prioritas tercatat mencapai 48.458,93 hektare, dengan kebakaran di Pulau Kalimantan didominasi lahan gambut yang berpotensi memicu asap lintas batas.
Sebagai langkah mitigasi nasional, BNPB terus mengoptimalkan dukungan personel, logistik pemadaman, helikopter patroli dan water bombing, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), penegakan hukum, serta pemantauan kondisi iklim secara berkala.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menekankan pentingnya penanganan karhutla secara terpadu melalui kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh pemangku kepentingan.
Ia mengungkapkan, hingga Juli 2026 luas lahan yang terbakar di Kalimantan Tengah mencapai 3.096,52 hektare, sehingga memerlukan perhatian serius.
“Kondisi Karhutla di Kalimantan Tengah masih memerlukan perhatian serius, terutama dengan meningkatnya kejadian dan kondisi asap pada bulan Juli di sejumlah wilayah,” tegasnya.
Sebagai langkah antisipasi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan Status Siaga Darurat Karhutla sejak 26 Mei hingga 31 Oktober 2026.
Operasi gabungan yang melibatkan sekitar 10.700 personel dari pemerintah daerah, TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, dan relawan terus dioptimalkan melalui jalur darat, sungai, maupun udara di sejumlah wilayah rawan.
Gubernur juga mengusulkan penambahan helikopter water bombing di wilayah barat Kalimantan Tengah, bantuan pompa jinjing, sumur bor, selang pemadam, serta Dana Siap Pakai (DSP) BNPB guna memperkuat upaya penanggulangan karhutla.
Menutup arahannya, Agustiar menginstruksikan seluruh kepala daerah di Kalimantan Tengah untuk segera menetapkan status siaga darurat sesuai kebutuhan daerah masing-masing, mengoptimalkan dukungan anggaran, personel, dan sarana prasarana, serta memperkuat koordinasi bersama Forkopimda. (Red)
Tinggalkan Komentarmu