PALANGKA RAYA, Kaltenghits.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menegaskan komitmen untuk tetap fokus pada program prioritas pembangunan tahun 2026, meski menghadapi tantangan fiskal akibat menurunnya dana transfer pusat.
Hal tersebut disampaikan Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung, saat menghadiri Rapat Paripurna Ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu (15/10/2025).
Dalam rapat tersebut, Sekda mewakili Gubernur Kalimantan Tengah menyampaikan Jawaban Pemerintah Provinsi atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026.
Leonard menjelaskan, proyeksi pendapatan daerah pada Rancangan APBD 2026 ditetapkan sebesar Rp7,105 triliun, dengan penyusunan yang hati-hati menyesuaikan kondisi fiskal nasional dan tren ekonomi. Namun, Pemprov Kalteng harus menghadapi penurunan Dana Transfer Pusat berdasarkan surat DJPK Nomor S-62/PK/2025 sebesar Rp1,851 triliun, dari Rp4,173 triliun menjadi Rp2,321 triliun.
“Penurunan dana transfer ini turut berpengaruh terhadap kemampuan fiskal daerah. Meski demikian, Pemprov Kalteng tetap berupaya menutup defisit anggaran sebesar Rp266 miliar tanpa mengganggu pelaksanaan program prioritas daerah,” jelas Leonard.
Menjawab Fraksi PDI Perjuangan, Pemprov Kalteng memastikan penguatan ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan UMKM melalui Program Huma Betang, serta sinkronisasi dengan program nasional seperti Koperasi Merah Putih, tanpa mengabaikan belanja wajib di sektor pendidikan dan kesehatan.
Sementara kepada Fraksi Golkar, Leonard menyampaikan apresiasi atas dukungan dalam peningkatan kemandirian fiskal daerah. Pemprov Kalteng, katanya, melakukan efisiensi dan realokasi belanja operasional termasuk pengadaan kendaraan dinas, memperkuat sistem pajak digital, dan mengoptimalkan peran BUMD seperti Bank Kalteng, Jamkrida Kalteng, dan PT Banama Tingang Makmur.
Menjawab Fraksi Gerindra, Sekda menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, mendukung ketahanan pangan, serta menjamin ketersediaan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, khususnya di wilayah terpencil dan perbatasan.
“Upaya pemerataan pelayanan publik terus dilakukan melalui pengangkatan guru P3K, pemberian tunjangan khusus, serta digitalisasi pembelajaran melalui platform PENA Kalteng,” ujarnya.
Ia menambahkan, Pemprov Kalteng juga menugaskan tenaga medis ke daerah terpencil dan memperkuat layanan rumah sakit daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
Menjawab Fraksi Demokrat, Leonard memaparkan bahwa penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas melalui Program Kartu Huma Betang Sejahtera, yang mengintegrasikan layanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Sementara kepada Fraksi PKB, pemerintah memastikan alokasi belanja wajib tetap diutamakan untuk sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, air bersih, dan pengentasan kemiskinan sesuai regulasi.
Adapun kepada Fraksi NasDem dan PAN, Leonard menyampaikan apresiasi atas dukungan dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah, termasuk optimalisasi PAD melalui sistem digital dan transaksi non-tunai seperti e-PAHARI, Samsat Huma Betang, dan QRIS.
Leonard berharap pembahasan APBD 2026 dapat berjalan transparan, efektif, dan berpihak kepada rakyat, demi mewujudkan Kalimantan Tengah yang Berkah, Maju, dan Sejahtera menuju Indonesia Emas 2045.
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Arton S. Dohong, serta dihadiri unsur Forkopimda, para Wakil Ketua DPRD, Kepala Perangkat Daerah, dan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. (red)