PALANGKA RAYA, Kaltenghits.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama DPRD Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Gabungan Komisi DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang digelar di Ruang Rapat Gabungan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa (14/7/2026).
Rapat dihadiri Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Linae Victoria Aden, unsur pimpinan DPRD, anggota Badan Anggaran, jajaran TAPD, serta sejumlah kepala perangkat daerah.
Dalam tanggapannya, Pj Sekda Linae Victoria Aden mengapresiasi pembahasan yang berlangsung konstruktif dan mencerminkan kemitraan yang baik antara eksekutif dan legislatif.
“Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 berlangsung secara konstruktif dan dilandasi semangat kemitraan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan DPRD,” ujar Linae.
Ia menegaskan seluruh masukan dan rekomendasi dari Badan Anggaran DPRD akan menjadi perhatian pemerintah daerah dalam menyempurnakan tata kelola keuangan daerah.
“Berbagai masukan serta saran dari Badan Anggaran akan kami tindak lanjuti sebagai bahan penyempurnaan,” tegasnya.
Linae berharap seluruh tahapan pembahasan dapat diselesaikan sesuai jadwal sehingga Raperda tersebut segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Selain itu, hasil evaluasi dan rekomendasi dari DPRD akan menjadi bahan perbaikan dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD pada tahun anggaran berikutnya.
“Hasil evaluasi dan rekomendasi pembahasan ini akan menjadi bahan pembelajaran dalam meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 agar lebih efektif, efisien, tepat sasaran, serta mendukung prioritas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah,” tambahnya.
Sementara itu, Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Sudarsono, menyampaikan bahwa Badan Anggaran telah menyelesaikan pembahasan Raperda bersama TAPD dan pada prinsipnya menyepakati Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 beserta laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
“Berdasarkan hasil pembahasan, Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Tengah menyepakati Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 beserta lampiran laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah,” katanya.
Meski demikian, Sudarsono menjelaskan masih terdapat sejumlah catatan yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan tata kelola pemerintahan.
Menurutnya, seluruh proses pembahasan, pendalaman materi, serta rekomendasi Badan Anggaran telah didokumentasikan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari laporan resmi sebagai dasar pengambilan keputusan terhadap Raperda tersebut.
Rapat turut dihadiri Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Riska Agustin, Wakil Ketua II Muhammad Ansyari, Wakil Ketua III Junaidi, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Suyuti, Kepala Bapperida Syahfiri, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah Bintarno, serta jajaran perangkat daerah lainnya. (red)
Tinggalkan Komentarmu