PALANGKA RAYA, KaltengHits.com – Anggota DPRD Kalteng Tengah, Agie, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng agar mengevaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng saat ini.
Hal ini menurut Agie, sebagai bentuk respons terhadap laporan awal kinerja pemerintahan baru yang memasuki hari-hari pertama masa pengabdiannya.
Agie yang merupakan Anggota DPRD Kalteng Dapil I ini mengatakan, program 100 hari kerja penting sebagai indikator awal keseriusan kepala daerah menjalankan janji-janji politik. Namun ia menekankan, perlu pengawasan ketat terhadap efektivitas dan dampaknya langsung bagi masyarakat.
“Kami menyambut baik semangat dan target cepat yang ditetapkan. Tapi jangan sampai hanya menjadi formalitas. Harus ada evaluasi berkala agar semua kegiatan benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat, terutama di wilayah terpencil,” kata Agie, Selasa (10/6/2025).
Legislator PAN Kalteng ini menyoroti perlunya transparansi dan pelibatan publik dalam pelaksanaan program-program prioritas, terutama yang terkait sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan ekonomi kerakyatan.
Agie, mendorong agar pembangunan yang dimulai dari desa sebagaimana tertuang dalam visi Huma Betang, tidak hanya menjadi slogan, tetapi diwujudkan dalam kebijakan anggaran yang nyata.
“Kami ingin pembangunan yang adil, tidak hanya terpusat di kota, tapi menjangkau masyarakat Dayak pedalaman, petani, nelayan, hingga pelaku UMKM,” ujarnya.
Pentingnya peningkatan kualitas SDM ASN, lanjut dia, jadi penguatan birokrasi yang bersih dan melayani, serta percepatan transformasi digital pemerintahan. Fraksi Partai PAN mengingatkan bahwa inovasi dan pelayanan publik berbasis data harus menjadi prioritas sejak awal.
Pada kesempatan ini ia meminta agar program bantuan sosial yang telah digelontorkan di awal pemerintahan benar-benar disalurkan tepat sasaran dan tidak tumpang tindih dengan bantuan pusat maupun kabupaten/kota. (red)