JAKARTA, KaltengHits.com – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Kamis (12/11/2026). Langkah tersebut mengakhiri spekulasi mengenai kelanjutan jabatan Gibran di tengah polemik dokumen pendidikannya dan menguatnya desakan pemakzulan melalui DPR.
Gibran tiba di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, sekitar pukul 11.15 WIB. Ia langsung menemui pimpinan MPR dalam pertemuan tertutup yang berlangsung sekitar 20 menit.
Setelah pertemuan, Gibran meninggalkan Gedung Nusantara III tanpa memberikan keterangan kepada awak media. Ketua MPR RI Ahmad Muzani kemudian menjelaskan maksud kedatangan Gibran dalam konferensi pers.
Muzani mengatakan, Gibran datang untuk menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden RI sekaligus meminta agar proses tersebut segera ditindaklanjuti oleh MPR.
“Gibran menyampaikan maksud kedatangannya untuk bertemu pimpinan MPR, yakni menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Surat yang sama, menurut Gibran, juga telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto,” kata Muzani kepada wartawan.
Menurut Muzani, Gibran tidak menjelaskan secara terperinci alasan pengunduran dirinya dalam pertemuan tersebut. MPR selanjutnya akan menggelar rapat pimpinan dan rapat gabungan untuk membahas langkah-langkah berikutnya.
Muzani menyampaikan, proses pengisian jabatan Wakil Presiden selanjutnya akan mengikuti ketentuan konstitusi. MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk memilih Wakil Presiden pengganti. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto akan mengajukan dua calon untuk dipilih MPR sesuai mekanisme yang berlaku.
Sebelumnya, kabar mengenai rencana pengunduran diri Gibran mencuat setelah ia bertemu Presiden Prabowo Subianto selama sekitar dua setengah jam pada Selasa (10/11/2026).
Juru Bicara Kepresidenan Prasetyo Hadi menyebutkan, dalam pertemuan tersebut Gibran menyampaikan niat untuk mundur dari jabatan Wakil Presiden. Namun, pada Selasa sore, Gibran mengatakan kepada wartawan bahwa Prabowo menyarankannya tetap memperjuangkan persoalan dokumen pendidikan, termasuk melalui upaya hukum terhadap putusan Mahkamah Agung (MA).
Desakan agar Gibran mundur semakin menguat setelah polemik dokumen pendidikannya menjadi sorotan publik. Pada 30 Oktober 2026, MA membatalkan surat penyetaraan ijazah SMA luar negeri Gibran. Sementara itu, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait persoalan dokumen pendidikan tersebut turut menjadi bagian dari perdebatan mengenai persyaratan pencalonannya.
Tekanan politik juga terlihat dari langkah sejumlah anggota DPR. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi sebelumnya telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik tersebut.
Namun, rapat paripurna DPR yang semula dijadwalkan berlangsung Kamis (12/11/2026) dengan agenda pengumuman usulan penggunaan hak anggota DPR akhirnya dibatalkan. Pembatalan dilakukan setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR.
Di tengah perkembangan tersebut, Presiden ke-7 RI Joko Widodo turut memberikan tanggapan. Saat ditemui wartawan di kediamannya di Jawa Tengah pada Kamis, Jokowi mengatakan telah memberikan semangat kepada putranya sebelum Gibran mendatangi Kompleks Parlemen.
“Saya sudah pesan ke Mas Gibran, jabatan itu sementara dan kita tetap terus mendukung pemerintahan Presiden Prabowo, terutama dalam program-program yang berpihak pada kepentingan rakyat banyak,” kata Jokowi, seperti dikutip Kompas TV.
Penyerahan surat pengunduran diri tersebut selanjutnya menjadi proses ketatanegaraan yang harus ditindaklanjuti oleh MPR sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Red)
Tinggalkan Komentarmu