JAKARTA, KaltengHits.com – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan keduanya yang berlangsung sekitar dua setengah jam pada Selasa (10/11/2026).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan, niat pengunduran diri itu disampaikan Gibran di tengah dinamika yang berkembang menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait persoalan dokumen pendidikan yang digunakan dalam pencalonannya sebagai wakil presiden.
“Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” ujar Prasetyo dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Prasetyo sekaligus meluruskan informasi yang beredar mengenai respons Presiden Prabowo terhadap niat tersebut. Ia menegaskan, tidak benar apabila Presiden disebut menolak keinginan Gibran untuk mengundurkan diri.
Menurutnya, dalam pertemuan itu Prabowo memberikan sejumlah saran kepada Gibran. Sementara itu, Gibran juga memohon kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya melalui proses hukum di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming Raka di dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Peradilan Tata Usaha Negara,” jelasnya.
Prasetyo menambahkan, pemerintah menghormati proses hukum yang akan ditempuh untuk menguji keabsahan dokumen pendidikan tersebut.
DPR Bahas Usulan Hak Menyatakan Pendapat
Di tengah polemik tersebut, wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh DPR RI juga mulai bergulir. Puluhan anggota DPR dari berbagai fraksi dikabarkan telah menandatangani dokumen persetujuan sebagai pengusul penggunaan hak tersebut terkait persoalan dokumen pendidikan wakil presiden. Jumlah penandatangan disebut telah melampaui 25 orang.
Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menilai HMP merupakan mekanisme yang rasional dan efisien untuk menyikapi persoalan tersebut.
“Saya kira hak menyatakan pendapat itu yang paling rasional, dan efisien, efektif dari segi waktu,” kata Andreas, dilansir dari Antara.
Meski demikian, Andreas menyatakan PDIP belum akan menyampaikan usulan HMP dalam Rapat Paripurna DPR RI pada hari itu. Menurutnya, komunikasi dan pembahasan di internal fraksi masih berlangsung. Pihaknya juga akan mencermati perkembangan dalam rapat paripurna.
Andreas menilai persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti DPR dengan memperhatikan putusan MK dan MA. Ia mengingatkan bahwa mekanisme penggunaan hak DPR harus mengacu pada ketentuan konstitusi, khususnya Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945.
Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani membenarkan bahwa pimpinan DPR telah menerima laporan mengenai usulan penggunaan HMP yang dikaitkan dengan wacana pemakzulan Gibran.
Puan mengatakan pimpinan DPR akan menindaklanjuti laporan tersebut setelah pembukaan masa persidangan. Prosesnya akan diawali dengan menghimpun masukan dari seluruh fraksi, alat kelengkapan dewan, dan anggota DPR.
“Ya kami memang sudah menerima laporan tersebut. Namun kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini, bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya. Dan tentu saja semuanya harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada. Jadi, kita taat pada konstitusi yang ada,” ujar Puan seusai Rapat Paripurna DPR RI Ke-11 Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Polemik Dokumen Pendidikan
Polemik dokumen pendidikan Gibran mencuat setelah adanya putusan MK dan MA yang berkaitan dengan dokumen pendidikan yang digunakan dalam pencalonannya sebagai wakil presiden.
Dalam naskah putusan yang dirujuk, MK disebut tidak menemukan bukti ijazah atau dokumen setara SMA yang digunakan Gibran untuk memenuhi persyaratan pencalonan. Sementara itu, MA melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 disebut menyatakan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA Gibran tidak sah dan batal.
Perkembangan tersebut menjadi bagian dari dinamika hukum dan politik yang kini turut mendapat perhatian DPR RI. (Red)
Tinggalkan Komentarmu