JAKARTA, KaltengHits.com – Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Usulan tersebut dijadwalkan masuk dalam agenda Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (12/11/2026), untuk diumumkan dan diproses sesuai mekanisme yang berlaku.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan, jumlah dukungan tersebut berdasarkan hasil rekapitulasi dokumen yang telah diterima pimpinan DPR RI. Dukungan itu berasal dari anggota lintas fraksi dan telah melampaui persyaratan minimal pengajuan hak.
“Berdasarkan dokumen yang sudah kita rekap, sesuai dengan yang ditandatangani adalah jumlahnya 120 orang,” ujar Saan kepada awak media di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Ia merinci, dukungan tersebut terdiri atas 14 anggota Fraksi PDI Perjuangan, 11 anggota Fraksi Partai Golkar, 11 anggota Fraksi Partai Gerindra, 19 anggota Fraksi Partai NasDem, 18 anggota Fraksi PKB, 28 anggota Fraksi PKS, satu anggota Fraksi PAN, serta 18 anggota Fraksi Partai Demokrat.
Menurut Saan, jumlah dan sebaran dukungan tersebut telah memenuhi persyaratan pengajuan HMP, yakni minimal 25 anggota DPR dan berasal dari lebih dari satu fraksi.
“Syarat minimalnya adalah 25 anggota dan lintas fraksi. Dan ini 120 anggota dan tersebar di delapan fraksi. Jadi, dari sisi persyaratan, itu sudah memenuhi syarat,” tegas politikus Fraksi Partai NasDem tersebut.
Saan menjelaskan, setelah menerima usulan tersebut, pimpinan DPR akan membawanya ke rapat pimpinan dan Badan Musyawarah (Bamus) untuk menentukan tahapan selanjutnya.
“Ini akan kami bawa ke pimpinan DPR RI, rapat pimpinan dan nanti akan kita Bamus-kan,” jelasnya.
Adapun materi usulan HMP tersebut berkaitan dengan polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Saan menyebut, substansi yang diajukan para anggota merujuk pada Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Ketentuan tersebut mengatur hak DPR untuk menyatakan pendapat terhadap dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum dan/atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
“Jadi, hak menyatakan pendapat ini terkait dengan ketentuan Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang MD3, yaitu hak menyatakan pendapat atas Wakil Presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” ungkapnya.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak tersebut diatur dalam UU MD3 dan Tata Tertib DPR.
Sementara itu, berdasarkan agenda Rapat Paripurna yang diterima Parlementaria, pengumuman usul penggunaan hak anggota DPR RI menjadi salah satu agenda sidang pada Kamis (12/11/2026). Agenda lainnya meliputi pengesahan RUU Pembentukan Undang-Undang menjadi RUU inisiatif DPR serta persetujuan perpanjangan waktu pembahasan RUU Statistik.
Masuknya usulan tersebut dalam agenda paripurna merupakan bagian dari proses kelembagaan DPR. Usulan HMP belum merupakan keputusan DPR mengenai substansi polemik ijazah Wakil Presiden, karena masih harus melalui tahapan dan mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku. (Red)
Tinggalkan Komentarmu