PALANGKA RAYA, KaltengHits.com – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Bambang Irawan menekankan pentingnya pemahaman yang memadai terkait penggunaan layanan keuangan digital agar masyarakat tidak terjebak dalam risiko yang merugikan.
Pasalnya, masih banyak warga yang belum memahami perbedaan antara platform keuangan digital yang resmi dan yang tidak berizin. Kondisi ini membuka celah bagi oknum tak bertanggung jawab memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat.
“Banyak platform yang menawarkan layanan transaksi digital, namun tidak semuanya memiliki izin dan pengawasan yang jelas. Ini bisa berisiko tinggi bagi pengguna, terutama dari sisi keamanan data dan potensi kerugian finansial,” jelas Bambang.
Politisi PDIP ini menegaskan, bahwa edukasi kepada masyarakat harus mencakup berbagai aspek, mulai dari cara memastikan legalitas platform, pengenalan fitur keamanan transaksi, hingga bagaimana menyikapi bila terjadi kendala atau penipuan.
Dirinya juga mengingatkan masyarakat untuk selektif, hanya menggunakan aplikasi atau layanan yang sudah diawasi oleh lembaga resmi seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia.
“Pemerintah daerah serta instansi terkait juga perlu memperluas program literasi keuangan digital hingga ke pelosok daerah, agar kesenjangan informasi tidak memperparah kerentanan masyarakat,” ujarnya.
Jika masyarakat diedukasi secara masif dan berkelanjutan, lanjut dia, ia optimis masyarakat bisa lebih cerdas dan waspada dalam menggunakan layanan digital. Mengingat teknologi itu bermanfaat kalau dimanfaatkan dengan bijak. (red)
