PALANGKA RAYA, Kaltenghits.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) kembali menunjukkan komitmennya dalam mengawal pembangunan daerah. Hal ini tercermin dari pelaksanaan rapat paripurna ke-18 masa persidangan III tahun sidang 2025 yang digelar pada Jumat (15/8/2025).
Rapat ini menjadi forum penting untuk membahas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kalteng, Arton S. Dohong, ini turut dihadiri oleh para pimpinan dewan, anggota DPRD, serta jajaran eksekutif, termasuk Wakil Gubernur Edy Pratowo. Kehadiran berbagai pihak terkait ini menunjukkan kolaborasi yang kuat antara legislatif dan eksekutif dalam merumuskan kebijakan anggaran yang strategis.
Pembahasan KUA-PPAS 2026 menjadi sorotan utama dalam rapat paripurna ini. Dokumen KUA-PPAS adalah landasan awal yang sangat krusial dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Melalui dokumen ini, arah kebijakan, prioritas program, dan alokasi anggaran untuk tahun 2026 dapat dipetakan secara jelas.
Terkait hal tersebut, juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalteng, M. Rusdi Gozali, memaparkan rincian anggaran yang telah disetujui. Berdasarkan hasil kompilasi pagu indikatif belanja dari 47 Perangkat Daerah, Pagu Indikatif R-PPAS TA 2026 ditetapkan sebesar Rp7.335.379.477.221,39. Angka fantastis ini akan dialokasikan untuk membiayai 220 program, 664 kegiatan, dan 2.287 sub kegiatan yang tersebar di berbagai sektor.
Rincian Anggaran: Pendapatan, Belanja, dan SiLPA
Lebih lanjut, M. Rusdi Gozali merinci struktur Rancangan APBD Provinsi Kalteng Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut:
-Pendapatan Daerah: Rp7.105.259.324.284,00
-Belanja Daerah: Rp7.371.706.548.944,65
-Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA): Rp266.447.224.660,65
Dengan disetujuinya Rancangan KUA-PPAS ini, DPRD Kalteng dan Pemerintah Provinsi Kalteng akan segera melanjutkan tahapan pembahasan hingga penetapan APBD 2026.
Alokasi anggaran ini diharapkan dapat menjadi motor penggerak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat laju pembangunan di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. (red)
