Kaltenghits.com – Pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Bali pada Jumat (25/3) menjadi sorotan setelah sang presiden meluapkan kritik hingga amarahnya terkait kondisi Indonesia yang dinilainya masih terlalu banyak impor barang.
Dalam acara ‘Pengarahan Presiden RI tentang Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia’ yang dihadiri berbagai menteri, kepala BUMN, dan kepala daerah itu, Jokowi sampai mengeluarkan kata bodoh hingga melarang peserta yang hadir tepuk tangan di sela-sela dirinya berbicara.
Mengutip dari CNNIndonesia.com, berikut sejumlah penyebab kejengkelan dan ucapan kemarahan yang dilontarkan mantan Wali Kota Solo itu :
1. Instansi Tak Mau Pakai Produk UMKM: Bodoh Sekali
Presiden Jokowi mengaku geram masih banyak kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah yang mengimpor barang-barang yang sebenarnya bisa diproduksi oleh dalam negeri. Bahkan, menurut Jokowi, Indonesia bodoh masih melakukan impor itu.
Mulanya, Jokowi menyatakan sebetulnya APBN maupun APBD hingga anggaran BUMN bisa memicu pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Caranya adalah dengan membeli produk-produk dalam negeri. Namun sayang, hal itu menurutnya belum banyak dilakukan oleh instansi pemerintah.
“Kita diam saja, tapi konsisten beli barang yang diproduksi pabrik-pabrik, industri-industri, UKM-UKM kita. Kok enggak kita lakukan. Bodoh sekali kita kalau tidak melakukan ini,” ujar Jokowi.
“Duit kita, capital outflow keluar, pekerjaan ada di sana, bukan di sini. Coba kita belokkan semua ke sini, barang yang kita beli barang dalam negeri,” imbuhnya.
2. Perintah Pecat Bos BUMN yang Suka Impor
Presiden Jokowi juga memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir mencopot direktur utama perusahaan pelat merah yang masih gemar impor dalam menggunakan anggaran pengadaan barang dan jasa.
“Jika ada yang tidak taat terhadap apa yang saya sepakati hari ini, BUMN saya sampaikan, menteri BUMN, ganti direktur utamanya, ganti, ngapain kita,” ungkap Jokowi.
Begitu juga dengan menteri. Jika masih ada kementerian yang masih mengutamakan impor dalam menggunakan anggaran pengadaan dan barang jasa, maka Jokowi tak akan pikir panjang untuk mencopotnya.
