Polri Serahkan Penanganan Perkara Febrie Adriansyah kepada Kejaksaan Agung

13 Juli 202610

JAKARTA, Kaltenghits.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) membenarkan telah menerima pelimpahan administrasi penanganan perkara dugaan korupsi yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Pelimpahan tersebut menjadi tahap awal proses pengalihan penanganan perkara dari penyidik Polri kepada Kejaksaan Agung.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, mengatakan administrasi penyidikan telah diterima pada Sabtu (11/7/2026). Selanjutnya, proses akan dilanjutkan dengan penyerahan dokumen penyidikan, barang bukti, hingga tersangka sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Yang jelas memang hari Sabtu kemarin kami sudah menerima pelimpahan administrasi perkara penyidikan dari Polri ke Kejaksaan dan sudah kami terima. Selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan penyerahan berita acara pemeriksaan, barang bukti, serta termasuk tersangkanya,” ujar Anang di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (13/7/2026).

Anang menegaskan, pelimpahan yang diterima bukan merupakan berkas perkara sebagaimana mekanisme pelimpahan dari penyidik kepada penuntut umum, melainkan penyerahan penanganan perkara secara administratif.

“Ini bukan berkas perkara. Kalau berkas perkara itu dari penyidik kepada penuntut umum. Yang dilakukan sekarang adalah penyerahan administrasi penanganan perkara,” jelasnya.

Menurut Anang, langkah tersebut merupakan bentuk sinergi dan koordinasi antarpenegak hukum dalam penanganan perkara pidana, termasuk ketika dugaan tindak pidana melibatkan oknum dari internal institusi Kejaksaan.

“Ini merupakan salah satu bentuk kolaborasi antarlembaga penegak hukum. Kebetulan salah satu pihak yang diduga terlibat merupakan oknum dari institusi kami,” katanya.

Kejaksaan Agung memastikan proses penanganan perkara akan dilakukan sesuai mekanisme hukum yang berlaku, mulai dari penelitian dokumen penyidikan hingga tahapan lanjutan sesuai ketentuan perundang-undangan. (red)