PALANGKA RAYA, KaltengHits.com – Wakil Gubernur (Wagub) Edy Pratowo menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Tahun Anggaran 2023 (unaudited) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalteng, Kamis (28/3/2024).
“Saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah, dalam pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Tahun 2023 untuk masing-masing entitas pelaporan, telah menyampaikan hasil pemeriksaan pendahuluan atas beberapa permasalahan yang harus kami tindaklanjuti,” ucap Wagub saat menyampaikan sambutan Gubernur pada acara yang digelar di Aula BPK RI Perwakilan Kalteng tersebut.
Gubernur melalui Wagub berharap laporan keuangan yang telah disajikan bebas dari salah saji material, sehingga Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat dipertahankan untuk Laporan Keuangan Tahun 2023.
Pada kesempatan itu, Wagub juga memaparkan total APBD Tahun 2023 pada masing-masing entitas pelaporan dalam dalam Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng.
“Anggaran Pendapatan sebesar Rp 6,6 triliun lebih, dengan realisasi sebesar Rp 6,7 triliun lebih; Anggaran Belanja sebesar Rp 7,3 triliun lebih, dengan realisasi sebesar Rp 6,3 triliun lebih; dan Pembiayaan Netto sebesar Rp 709 miliar,” papar Wagub Edy Pratowo.
Selanjutnya, dikatakan Wagub, untuk masing-masing realisasi pendapatan dan belanja serta pengakuan akun-akun akrual telah disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, serta Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca Tahun 2023.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalteng, M. Ali Asyhar, dalam sambutannya menekankan bahwa sejalan dengan Renstra BPK tahun 2020-2024, BPK berharap pencapaian Opini WTP oleh Pemerintah Daerah berjalan seirama dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah masing-masing.
“Tergambarkan melalui pencapaian-pencapaian indikator kesejahteraan masyarakat, antara lain semakin menurunnya angka Gini Ratio, Tingkat Pengangguran, dan Tingkat Kemiskinan, serta semakin meningkatnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM),” paparnya. (red/BA)
