PALANGKA RAYA, KaltengHits.com – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Kalteng Melawan bersama elemen Cipayung Plus menggelar aksi terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta dampak kabut asap di Kalimantan Tengah (Kalteng), Senin (19/10/2026).
Aksi digelar secara bersamaan di Kantor Gubernur Kalteng dan Gedung DPRD Provinsi Kalteng. Para mahasiswa mendesak pemerintah daerah, legislatif, dan pemerintah pusat segera mengambil langkah penanganan karhutla yang lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan.
Aksi yang berlangsung sejak pagi tersebut menjadi bentuk penyampaian aspirasi mahasiswa atas dampak kabut asap yang dirasakan masyarakat, mulai dari gangguan kesehatan hingga terganggunya aktivitas pendidikan dan perekonomian.
Saat berada di Kantor Gubernur Kalteng, massa sempat ditemui Gubernur Kalteng Agustiar Sabran. Gubernur baru dapat hadir setelah sebelumnya menghadiri kegiatan penyerahan bantuan untuk sejumlah gereja di Palangka Raya.
Namun, dialog belum sempat berlangsung hingga tuntas karena Gubernur kembali masuk ke dalam gedung untuk menjalankan ibadah. Situasi tersebut menimbulkan kekecewaan di kalangan mahasiswa yang berharap dapat menyampaikan seluruh poin tuntutan secara langsung.
Koordinator Lapangan aksi sekaligus Gubernur BEM FISIP Universitas Palangka Raya (UPR), Yosafat Menteng, mengatakan mahasiswa menginginkan komitmen yang jelas dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam menangani karhutla dan dampak kabut asap.
“Kami hadir untuk memastikan aspirasi masyarakat didengar. Ke depan, kami berencana melakukan konsolidasi kembali untuk menyuarakan tuntutan ini dengan dukungan massa yang lebih luas,” ujar Yosafat.
Senada dengan Yosafat, perwakilan massa aksi, Naomi Simamora, berharap Pemerintah Provinsi Kalteng dapat membuka ruang komunikasi yang lebih luas agar aspirasi mahasiswa dapat ditindaklanjuti dan solusi terhadap persoalan kabut asap segera direalisasikan.
Mahasiswa Sampaikan Aspirasi di Gedung DPRD Kalteng
Sementara itu, aksi di Gedung DPRD Provinsi Kalteng diterima langsung Ketua DPRD Kalteng Arton S. Dohong, Wakil Ketua II Muhammad Ansyari, serta sejumlah anggota dewan.
Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa menyampaikan keprihatinan atas menurunnya kualitas udara akibat kabut asap yang berdampak pada kesehatan masyarakat. Kondisi itu juga dinilai mengganggu aktivitas belajar serta kegiatan ekonomi warga dalam beberapa bulan terakhir.
Salah satu koordinator aksi, Syawal, menegaskan bahwa masyarakat membutuhkan langkah konkret dan cepat untuk mengatasi dampak karhutla.
“Masyarakat membutuhkan solusi yang konkret dan cepat. Dampak kabut asap ini sudah sangat dirasakan, terutama meningkatnya kasus ISPA. Kami meminta DPRD menjalankan fungsi pengawasannya secara maksimal,” ujar Syawal.
Selain menyoroti dampak terhadap kesehatan manusia, perwakilan Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), Ni Putu Vidya, turut mengingatkan ancaman kebakaran hutan terhadap kerusakan ekosistem dan kelestarian satwa.
Menurut aspirasi yang disampaikan dalam aksi tersebut, penanganan karhutla tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman titik api. Pemerintah juga perlu memperkuat upaya pencegahan serta memastikan masyarakat yang terdampak kabut asap memperoleh perlindungan dan bantuan yang memadai.
Aksi di halaman Gedung DPRD Kalteng sempat diwarnai dinamika dan desak-desakan antara massa dengan petugas pengamanan. Meski demikian, situasi akhirnya dapat ditenangkan setelah jajaran kepolisian dan pimpinan DPRD berupaya meredakan ketegangan.
Desak Pemadaman, Bantuan Medis, dan Pencegahan Berkelanjutan
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menekankan sejumlah kebutuhan mendesak terkait penanganan karhutla dan dampak kabut asap di Kalteng.
Pertama, mereka mendesak pemerintah mempercepat penanganan dan pemadaman titik api agar kebakaran tidak semakin meluas. Kedua, pemerintah diminta memberikan perhatian serius terhadap kesehatan masyarakat, termasuk memastikan bantuan medis bagi warga yang terdampak kabut asap.
Ketiga, mahasiswa meminta DPRD Kalteng menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal terhadap kebijakan dan pelaksanaan penanganan karhutla. Mereka juga mendorong koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta instansi terkait agar penanganan di lapangan berjalan efektif.
Keempat, mahasiswa menyoroti pentingnya langkah pencegahan yang berkelanjutan untuk menekan risiko kebakaran hutan dan lahan, sekaligus melindungi lingkungan serta ekosistem di Kalimantan Tengah.
Para demonstran berharap aspirasi yang telah disampaikan kepada pemerintah provinsi dan DPRD tidak berhenti pada dialog semata, tetapi ditindaklanjuti melalui kebijakan dan langkah nyata yang dapat dirasakan masyarakat.
Mereka juga menyatakan akan kembali melakukan konsolidasi untuk memperkuat gerakan dan menyuarakan tuntutan apabila penanganan karhutla serta dampak kabut asap belum menunjukkan hasil yang diharapkan.
(Red)
Tinggalkan Komentarmu