Kaltenghits.com – Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Junimart Girsang, menyatakan penentuan waktu penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) 2024 merupakan kewenangan legislatif.
Ia mengatakan pihak pemerintah atau eksekutif tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan waktu penyelenggaraan pemilu. Alhasil, sambungnya, eksekutif seharusnya tidak membuat wacana terkait hal tersebut.
Junimart yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu kemudian menyentil sosok menteri yang mengusulkan penundaan penyelenggaraan Pemilu 2024 dengan menggunakan argumen data.
“Kedua, masalah tunda, perpanjangan, mundur atau apapun menyangkut pemilu, itu menjadi kewenangan legislatif, bukan kewenangan eksekutif. Jadi jangan bicarakan yang bukan ranahnya, kan begitu,” kata Junimart kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/4).
“Jadi, kalau seseorang mengatakan, bila eksekutif pemilu akan diperpanjang, sesuai dengan data misalnya, loh memang sampean siapa?” sambungnya.
Lebih lanjut, Junimart menyampaikan, regulasi sudah mengatur secara jelas bahwa jabatan presiden paling lama dua periode. Ia pun mengingatkan, amendemen berada di ranah legislatif, bukan di eksekutif.
“Biarkan Pak Jokowi [Presiden RI Joko Widodo] bekerjalah, bekerja kita semua mendukung,” tuturnya.
Sebagai informasi, wacana perpanjangan masa jabatan presiden digulirkan sejumlah menteri. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menjadi orang pertama di kabinet Jokowi yang membahas penundaan pemilu.
Bahlil berkata dunia usaha menginginkan perpanjangan masa jabatan Jokowi. Menurut Bahlil, para pengusaha ingin pemulihan ekonomi pascapandemi dituntaskan.
Beberapa waktu kemudian giliran Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang menyampaikan soal penundaan pemilu 2024. Namun, Airlangga berbicara dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Golkar juga mewakili sikap partainya.
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan juga mengatakan ada aspirasi penundaan pemilu. Dia menyebut hal itu diketahui dari big data berisi percakapan 110 juta orang di media sosial.
Publik menghujani pemerintah dengan kritik tajam terkait wacana itu. Jokowi pun meminta para anak buahnya untuk berhenti bicara dua isu tersebut.
“Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan mengenai penundaan, perpanjangan,” tutur Jokowi pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/4).
Belakangan, saat hadir dalam kegiatan di kampus UI, Depok, pada Selasa (12/4), Luhut Binsar Pandjaitan disambut demo aktivis mahasiswa. Luhut pun menghampiri massa mahasiswa dari BEM UI tersebut.
“Kalian mau sampaikan apa ke saya?” ucap Luhut kepada mahasiswa.
Ketua BEM UI Bayu Satria Utomo memimpin orasi. Dia menyatakan penolakan terhadap penundaan pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan presiden yang beberapa kali disampaikan Luhut.
Bayu pun meminta Luhut membuka big data yang diklaim Luhut menunjukkan keinginan penundaan pemilu 2024.
“Mana datanya, Pak?” ucap Bayu.
Luhut menjawab dengan menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo menolak wacana itu. Dia berkata Jokowi telah memutuskan pemilu digelar 14 Februari 2024.
Setelah itu, Luhut menolak membuka data penundaan pemilu. Dia merasa punya hak untuk tidak melakukannya.
“Saya juga punya hak, tetapi saya memberi tahu (ada masyarakat yang ingin menunda pemilu),” ucap Luhut.
“Otoriter, Pak!” teriak seorang massa aksi.
“Kalau saya otoriter, saya tidak temui kamu,” jawab Luhut.
Luhut berdebat dengan mahasiswa terkait penundaan pemilu. Setelah perdebatan tak menghasilkan kesepakatan, Luhut pun memutuskan untuk meninggalkan massa aksi. Dia langsung keluar kampus UI bersama rombongannya.
