PALANGKA RAYA, KaltengHits.com – Kondisi infrastruktur jalan di Kalimantan Tengah (Kalteng) yang kian memprihatinkan mendapat sorotan serius dari DPRD setempat. Ketua Komisi IV DPRD Kalteng, Lohing Simon, meminta pemerintah pusat untuk turun tangan dan memberikan perhatian lebih terhadap perbaikan jalan di wilayah tersebut.
Menurut Lohing, permasalahan jalan rusak tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah daerah, sebab sebagian besar ruas jalan di Kalteng berstatus jalan negara yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
“Perlu dipahami bersama, jalan negara itu pembiayaannya sepenuhnya dari pusat. Jadi kalau anggaran yang dikucurkan menurun, otomatis berdampak pada lambatnya perbaikan di lapangan,” ujar Politisi PDIP ini, Senin (3/11/2025).
Ia mengungkapkan, dalam beberapa tahun terakhir, alokasi dana dari pemerintah pusat untuk penanganan jalan di Kalteng mengalami penurunan signifikan. Jika sebelumnya mencapai sekitar Rp1 triliun per tahun, kini jumlahnya bahkan tidak sampai sepertiganya.
“Bayangkan, dengan wilayah Kalteng yang begitu luas dan ruas jalan negara yang ribuan kilometer panjangnya, tentu dana segitu sangat tidak mencukupi. Akibatnya, banyak titik jalan rusak yang tidak tertangani secara maksimal,” beber politisi PDI Perjuangan itu.
Lohing menambahkan, tantangan pembangunan infrastruktur di Kalteng tidak hanya terbatas pada anggaran, tetapi juga kondisi geografis yang kompleks. Tanah gambut, curah hujan tinggi, serta akses menuju daerah pedalaman yang sulit membuat biaya pembangunan dan perawatan jalan jauh lebih tinggi dibandingkan provinsi lain.
“Karena karakteristik wilayahnya berbeda, Kalteng memerlukan perhatian khusus dari pusat. Kalau alokasi anggaran malah dikurangi, bagaimana kita mau mengejar ketertinggalan infrastruktur?” tegasnya.
Ia berharap pemerintah pusat dapat segera meninjau kembali alokasi dana pembangunan jalan di Kalteng agar perbaikan infrastruktur dapat berjalan optimal demi mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat. (red)
Leave a comment