PALANGKA RAYA, Kaltenghits.com – Wakil Ketua III DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Junaidi, mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor guna menekan berbagai bentuk kejahatan di kawasan perkebunan kelapa sawit.
Menurutnya, sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan penanganan yang efektif dan berkelanjutan.
“Penanganan kejahatan di sektor perkebunan sawit tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Diperlukan penguatan sistem, kesamaan pemahaman, serta kerja sama dari seluruh pihak terkait,” ujarnya, Rabu (7/1/2026).
Ia menegaskan, penguatan sistem pengawasan dan mekanisme penanganan harus menjadi prioritas agar potensi pelanggaran hukum dapat dicegah sejak dini.
Tanpa dukungan lintas sektor yang solid, upaya penindakan dinilai tidak akan optimal dan berisiko hanya bersifat sementara.
“Jika tidak ada koordinasi yang baik, upaya yang dilakukan hanya sementara dan tidak menyelesaikan persoalan secara menyeluruh,” tegasnya.
Selain penegakan hukum, Junaidi juga menekankan pentingnya membangun pemahaman bersama terkait dampak kejahatan di sektor perkebunan sawit.
Menurutnya, kejahatan di kawasan perkebunan tidak hanya merugikan perusahaan, tetapi juga berdampak pada perekonomian daerah, keamanan masyarakat sekitar, serta keberlanjutan sektor perkebunan itu sendiri.
Ia juga mendorong penguatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat di sekitar kawasan perkebunan guna meningkatkan kesadaran hukum.
“Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat, potensi pelanggaran dapat diminimalkan,” tambahnya.
Junaidi berharap, melalui kolaborasi yang kuat dan langkah pencegahan yang terintegrasi, iklim usaha perkebunan di Kalimantan Tengah dapat berjalan lebih aman, tertib, dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah. (red)
Tinggalkan Komentarmu