JAKARTA, KaltengHits.com – Sejumlah nama tokoh politik mulai mencuat dalam bursa calon Wakil Presiden (Wapres) untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka.
Nama-nama tersebut muncul setelah Gibran menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada Kamis (12/11/2026).
Presiden Prabowo bersama sejumlah pimpinan partai politik koalisi juga menggelar pertemuan di Istana Kepresidenan Bogor pada Jumat (13/11/2026). Dalam pertemuan tersebut, para pimpinan partai membahas perkembangan situasi nasional dan proses politik ke depan, termasuk pengisian jabatan Wakil Presiden.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mengatakan partainya menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo untuk menentukan sosok yang akan mengisi posisi tersebut.
“Golkar akan sepenuhnya menyerahkan kepada Pak Prabowo sebagai Presiden untuk menentukan siapa yang menjadi Wakil Presiden yang menggantikan Gibran Rakabuming Raka,” kata Doli kepada wartawan, Sabtu (14/11/2026).
Menurut Doli, Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang solid untuk menghadapi berbagai tantangan, baik di tingkat global maupun domestik.
Ia menilai sosok Wakil Presiden mendatang harus mampu membangun persatuan, soliditas, dan sinergi dengan Presiden dalam menjalankan pemerintahan.
Delapan Nama Disebut Berpotensi
Meski menyerahkan keputusan kepada Presiden, Doli menyebut terdapat delapan tokoh politik yang dinilai dapat menjadi bahan pertimbangan.
Mereka adalah Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, serta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
“Kalau ditanya figur di lingkungan partai politik, saya kira kita bisa sebut ada delapan nama yang mungkin bisa jadi pertimbangan,” ungkap Doli.
Menurutnya, para tokoh tersebut memiliki pengalaman panjang di bidang politik maupun pemerintahan.
Doli juga menegaskan, Presiden Prabowo perlu diberikan keleluasaan untuk menentukan sosok yang paling tepat mendampinginya hingga akhir masa pemerintahan periode 2024–2029.
“Tokoh yang sejalan dan searah visi, misi, sikap, paradigma berpikir serta kebijakannya dengan Pak Prabowo,” ujarnya.
Selain memiliki kesamaan arah kebijakan, Doli menyebut calon Wakil Presiden harus mempunyai legitimasi hukum, politik, dan sosial. Figur tersebut juga diharapkan memiliki kemampuan menyelesaikan berbagai persoalan pemerintahan.
“Tokoh yang memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden (tidak berpotensi bermasalah kembali), dikenal luas di lingkungan politik dan masyarakat. Ketiga, problem solver, sosok yang juga memiliki kemampuan ikut membantu menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi sesuai arahan Presiden,” jelasnya.
“Dengan pengalaman dua tahun perjalanan pemerintahan, maka Pak Prabowo-lah yang paling tahu siapa tokoh itu. Makanya kita serahkan sajalah sepenuhnya kepada beliau,” sambungnya.
Di sisi lain, dukungan terhadap Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin untuk mengisi posisi Wakil Presiden juga mulai disuarakan sejumlah kader.
Namun, Ketua Fraksi PKB DPR RI Syaiful Huda menegaskan bahwa dukungan tersebut merupakan aspirasi pribadi dan bukan sikap resmi kelembagaan partai.
“Aspirasi pribadi. Jadi tidak mewakili kelembagaan PKB. Jadi ya aspirasi personal,” jelas Huda kepada wartawan di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026).
Huda mengatakan, hingga saat ini PKB menyerahkan sepenuhnya proses pengisian jabatan Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto karena mekanismenya telah diatur dalam konstitusi.
“Secara konstitusi sudah diatur. Jadi Pak Presiden punya kewenangan mendorong dua nama. Nah, terkait dengan ini tentu kita serahkan sepenuhnya ke Pak Presiden,” terangnya.
Ahmad Muzani Belum Mau Bicara Bursa Cawapres
Sementara itu, nama Ketua MPR RI Ahmad Muzani juga masuk dalam daftar delapan tokoh yang disebut Doli berpotensi menjadi bahan pertimbangan.
Namun, Muzani memilih tidak berkomentar mengenai namanya yang mencuat dalam bursa calon Wakil Presiden. Ia mengaku ingin fokus mengawal proses pengisian jabatan tersebut melalui mekanisme di MPR.
“Jangan komentar bursa dulu,” kata Muzani kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Muzani menegaskan bahwa dirinya hanya akan memberikan penjelasan terkait proses kelembagaan di MPR, termasuk agenda rapat gabungan dan pelaksanaan sidang paripurna.
“Komentarnya adalah tentang rapat gabungan dan pelaksanaan rapat paripurna,” ucapnya.
Sesuai mekanisme konstitusional, Presiden nantinya mengajukan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR untuk diproses lebih lanjut. Dengan demikian, nama-nama yang mulai diperbincangkan saat ini masih sebatas aspirasi dan wacana politik, belum merupakan calon resmi yang ditetapkan. (Red)
Tinggalkan Komentarmu