PALANGKA RAYA, KaltengHits.com – Keberadaan hukum adat Dayak di tengah perkembangan zaman perlu terus diperkuat agar tetap menjadi bagian penting dalam menjaga keharmonisan kehidupan masyarakat. Damang dan mantir adat pun dituntut tidak hanya mampu menyelesaikan perselisihan, tetapi juga beradaptasi dengan perkembangan aturan hukum serta dinamika sosial saat ini.
Upaya tersebut menjadi perhatian Dewan Adat Dayak (DAD) Kota Palangka Raya melalui kegiatan Sosialisasi, Supervisi, dan Peningkatan Kapasitas Damang serta Mantir Adat se-Kota Palangka Raya yang dilaksanakan di Betang Hadurut, Sabtu (14/11/2026).
Kegiatan yang mengangkat tema “Revitalisasi Peran serta Fungsi Damang dan Mantir Adat dalam Memperkuat Eksistensi Hukum Adat Dayak” ini menjadi momentum untuk memperkuat pemahaman sekaligus menyelaraskan penerapan hukum adat dengan hukum positif.
Sejumlah narasumber dihadirkan dalam kegiatan tersebut, di antaranya dari Kejaksaan Negeri Palangka Raya, Polresta Palangka Raya, kalangan akademisi, DAD Provinsi Kalimantan Tengah, BNN Kota Palangka Raya, serta Densus 88.
Ketua Umum DAD Kota Palangka Raya, Leonard S Ampung, mengatakan kegiatan tersebut bukan sekadar untuk memperkuat kelembagaan kedamangan, tetapi juga memastikan damang dan mantir adat mampu menjalankan perannya dalam mengayomi masyarakat.
Menurutnya, hukum adat yang memiliki landasan Perjanjian Tumbang Anoi Tahun 1894 perlu terus disinergikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
“Bagaimana kita memperkuat, bahwa kedamangan yang ada di Kota Palangka Raya itu betul-betul bisa mengayomi masyarakat. Kemudian yang kedua juga bisa menyinergikan semua hukum adat kita,” ujarnya.
Leonard menilai sosialisasi dan peningkatan kapasitas tersebut penting agar hukum adat dan hukum positif dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, keberadaan lembaga adat tetap relevan dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di tengah perubahan zaman.
Ia juga mengingatkan para damang dan mantir adat agar lebih terbuka, inklusif, serta terus meningkatkan kemampuan dalam menjalankan tugas. Peran lembaga adat, lanjutnya, tidak boleh hanya terpaku pada penyelesaian perselisihan, tetapi juga harus mampu melihat persoalan sosial secara lebih luas.
“Jangan hanya sekadar perselisihan, tetapi melihat ke depan bagaimana hukum adat kita ini juga bisa modern, bisa bersinergi dan tidak lekang oleh waktu,” tegasnya.
Leonard berharap para peserta dapat aktif menyampaikan pengalaman maupun masukan berdasarkan kondisi nyata yang mereka hadapi di lingkungan masyarakat. Melalui diskusi dan pertukaran pemikiran, diharapkan lahir kesepahaman serta kolaborasi dalam memperkuat penerapan hukum adat.
Ia turut menekankan pentingnya pendekatan collaborative justice atau keadilan kolaboratif dalam penyelesaian persoalan. Menurutnya, permasalahan ringan yang masih dapat diselesaikan melalui mekanisme adat sebaiknya dituntaskan di tingkat kedamangan tanpa harus langsung dibawa ke ranah hukum positif.
Sementara itu, Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Alman Pakpahan, menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.
Ia menyebut kegiatan ini merupakan bentuk sinergi dan kolaborasi antara pemerintah kota dengan DAD dalam menjaga serta melestarikan kearifan lokal.
Menurut Alman, DAD merupakan salah satu pilar penting dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah, khususnya dalam menjaga nilai-nilai adat dan budaya yang hidup di tengah masyarakat.
Ia berharap pendekatan kearifan lokal dapat terus diperkuat sehingga lembaga adat mampu menjadi garda terdepan dalam mendeteksi dan menyelesaikan konflik sosial sejak dini.
“Harapan ke depan, dengan adanya kegiatan sosialisasi ini semakin meningkatkan kapasitas para pemangku adat, terutama damang dan mantir, untuk menyamakan pola pikir dan pemahaman terhadap tata kelola kemantiran adat serta bagaimana menyinergikannya dengan hukum positif,” pungkasnya. (Red)
Tinggalkan Komentarmu