DPRD Murung Raya

Ahmad Maulana Apresiasi Raihan Opini WTP Pemkab Murung Raya atas LKPD 2025

Bagikan
Anggota Dprd Kabupaten Murung Raya, Ahmad Maulana
Bagikan

PURUK CAHU, Kaltenghits.com – Anggota DPRD Kabupaten Murung Raya, Ahmad Maulana, mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten Murung Raya yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Menurut Ahmad Maulana, opini WTP merupakan cerminan dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar serta peraturan yang berlaku. Ia menilai capaian tersebut menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga kualitas tata kelola keuangan publik.

“Raihan opini WTP ini layak mendapatkan apresiasi karena menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Ini juga menjadi indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan secara profesional,” ujar Ahmad Maulana, Jumat (29/5/2026).

Ia mengatakan, keberhasilan mempertahankan opini WTP tidak terlepas dari kerja keras seluruh perangkat daerah dalam menjalankan proses perencanaan, pelaksanaan program, hingga penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan.

Menurutnya, kualitas pengelolaan keuangan yang baik menjadi salah satu fondasi penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan dan tepat sasaran.

“Keberhasilan ini harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran dan memperkuat akuntabilitas dalam setiap program yang dijalankan pemerintah daerah,” katanya.

Ahmad Maulana juga berharap capaian tersebut dapat mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk terus meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia menekankan bahwa keberhasilan dalam administrasi keuangan harus sejalan dengan peningkatan hasil pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh warga.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa opini WTP bukan sekadar pencapaian administratif, melainkan harus menjadi instrumen untuk memastikan penggunaan anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Yang terpenting adalah bagaimana pengelolaan anggaran yang baik ini mampu menghasilkan program-program pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat, baik di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, maupun pelayanan publik lainnya,” tegasnya.

Diketahui, Pemerintah Kabupaten Murung Raya kembali memperoleh opini WTP dari BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah atas pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2025. Prestasi tersebut menandakan bahwa laporan keuangan daerah telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

Ahmad Maulana berharap keberhasilan tersebut dapat terus dipertahankan pada tahun-tahun mendatang, disertai peningkatan efektivitas penggunaan anggaran untuk mendukung pembangunan daerah dan mendorong kesejahteraan masyarakat Murung Raya secara berkelanjutan.(Red)

Bagikan

Tinggalkan Komentarmu

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Merah Dan Cokelat Ilustrasi Selamat Hari Raya Idul Fitri Instagram Post
Merah Dan Cokelat Ilustrasi Selamat Hari Raya Idul Fitri Instagram Post (1)
Merah Dan Cokelat Ilustrasi Selamat Hari Raya Idul Fitri Instagram Post
Iklan Hut Ri
Iklan Hut Ri2
Berita Terkait

Rumiadi Dorong Transparansi Pengelolaan Anggaran di Murung Raya Diperketat

PURUK CAHU, kaltenghits.com –  Ketua DPRD Murung Raya, Rumiadi, meminta pengelolaan keuangan...

DPRD Murung Raya Soroti Prioritas Belanja dalam Pembahasan Perubahan APBD 2026

PURUK CAHU, kaltenghits.com –  Penyesuaian anggaran daerah tahun 2026 menjadi perhatian DPRD...

DPRD Murung Raya Mulai Bahas KUA-PPAS Perubahan APBD 2026

PURUK CAHU, kaltenghits.com –  DPRD Kabupaten Murung Raya menggelar rapat paripurna dengan...

DPRD Murung Raya Terima Rancangan KUPA dan PPAS Perubahan APBD 2026

PURUK CAHU, kaltenghits.com –  Pemerintah Kabupaten Murung Raya mulai mengusulkan penyesuaian kebijakan...