PALANGKA RAYA, Kaltenghits.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di kawasan gambut, dengan mengoptimalkan pembasahan lahan serta dukungan personel dan peralatan operasi di lapangan.
Perkembangan penanganan karhutla tersebut disampaikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam konferensi pers di Media Center Posko Pusat Karhutla, halaman Istana Isen Mulang, Palangka Raya, Senin (31/8/2026).
Konferensi pers digelar sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat terkait langkah pemerintah dalam menangani karhutla, mulai dari pemadaman, pembasahan lahan gambut, penyediaan peralatan, hingga penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan berbagai instansi terkait.
Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran mengatakan penanganan karhutla di kawasan gambut memiliki tantangan tersendiri karena api dapat menjalar hingga ke bagian dalam lahan.
“Penanganan kebakaran di lahan gambut membutuhkan waktu untuk menjangkau titik api di bagian terdalam. Salah satu kendala yang dihadapi adalah ketersediaan air. Oleh karena itu, bantuan Presiden Prabowo Subianto untuk pembangunan sumur bor mulai dilaksanakan dan bantuan pendukung lainnya juga telah berdatangan,” ujar Agustiar.
Menurutnya, upaya pencegahan harus dilakukan sebelum musim kemarau berlangsung, salah satunya dengan menjaga kelembapan lahan gambut melalui pembasahan.
“Gambut memang membutuhkan penanganan yang tepat. Ketika akan memasuki musim kemarau, pembasahan harus sudah mulai dilakukan. Jangan menunggu sampai terjadi kebakaran, karena kalau sudah terbakar, penanganannya jauh lebih sulit,” jelasnya.
Agustiar menambahkan, pembasahan perlu dilakukan secara konsisten agar kondisi gambut tetap basah dan risiko kebakaran dapat ditekan.
Sebelumnya, upaya menjaga kelembapan gambut juga dilakukan melalui pembangunan sekat kanal dan tabat. Menurutnya, pengelolaan gambut membutuhkan dukungan kelembagaan serta pemanfaatan teknologi agar langkah pencegahan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.
Status Tanggap Darurat hingga 29 September
Pemprov Kalteng telah menetapkan status tanggap darurat karhutla terhitung mulai 31 Agustus hingga 29 September 2026.
Peningkatan status tersebut dilakukan sebagai langkah percepatan penanganan menyusul meningkatnya potensi dan dampak karhutla di sejumlah wilayah.
Dengan status tersebut, koordinasi antarinstansi, pengerahan personel dan peralatan, serta mobilisasi sumber daya diharapkan dapat dilakukan lebih cepat dan efektif.
Pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota, TNI, Polri, BNPB, BPBD, serta unsur terkait terus memperkuat operasi penanganan, mulai dari pemadaman, penanganan dampak asap, hingga pencegahan agar kebakaran tidak meluas.
“Dengan status tanggap darurat ini kita akan lebih mudah dalam rangka mengoordinasikan tugas-tugas pengamanan dan penanganan bencana,” ungkap Agustiar.
Dukungan Peralatan dan Anggaran Disiapkan
Untuk memperkuat operasi di lapangan, sejumlah bantuan peralatan telah diterima Pemprov Kalteng. Di antaranya 10 unit ekskavator, sekitar 100 unit pemadam kebakaran, bantuan selang air, serta berbagai perlengkapan pendukung lainnya.
Pemprov Kalteng juga terus berkoordinasi untuk mendapatkan tambahan dukungan dari pemerintah pusat maupun pihak lainnya.
Terkait data perkembangan karhutla, Agustiar memastikan informasi yang disampaikan pemerintah bersumber dari laporan masing-masing daerah melalui Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) yang terus diperbarui berdasarkan kondisi lapangan.
“Data ini kita update berdasarkan laporan dari masing-masing daerah melalui Pusdalops kita,” terangnya.
Dari sisi anggaran, Pemprov Kalteng memastikan dukungan pembiayaan penanganan bencana tetap tersedia. Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang disiapkan mencapai Rp72 miliar.
“Anggarannya masih ada. Semula kita anggarkan Rp72 miliar melalui BTT,” kata Agustiar.
Sekolah Diminta Terapkan PJJ
Selain penanganan karhutla di lapangan, Pemprov Kalteng juga memberikan arahan kepada satuan pendidikan tingkat SMA, SMK, dan SLB untuk melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) selama masa status tanggap darurat.
Pelaksanaan PJJ dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi di masing-masing wilayah.
Pemprov Kalteng menegaskan akan terus memperkuat sinergi bersama pemerintah kabupaten/kota, TNI, Polri, BNPB, BPBD, dan seluruh elemen masyarakat dalam mempercepat pengendalian karhutla.
Upaya tersebut diarahkan tidak hanya untuk memadamkan api, tetapi juga mencegah kebakaran meluas, mengurangi dampak asap, melindungi masyarakat, serta menjaga kelestarian lingkungan di Kalimantan Tengah.
(Red)
Tinggalkan Komentarmu