MUARA TEWEH, Kaltenghits.com – Pemkab Barito Utara (Barut) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) terkait kesiapan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Barito Utara tahun 2025, yang berlangsung di Aula Rujab Bupati setempat Kota Muara Teweh, Selasa (8/7/2025).
Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi daerah maupun pusat, diantaranya Gubernur Kalimantan Tengah Kalteng, H. Agustiar Sabran, Pangdam XII/Tanjungpura Mayjen TNI Jamalluael, Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan, Danrem 102/Panju Panjung Brigjen TNI Wimoko, serta unsur Forkopimda, KPU, Bawaslu, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan elemen terkait lainnya.
Dalam sambutannya, Penjabat (Pj) Bupati Indra Gunawan, mengatakan apresiasi yang tinggi atas kehadiran para pejabat pusat yang memberikan dukungan moril dan perhatian serius terhadap pelaksanaan PSU di Barito Utara.
Ia menilai kehadiran tersebut merupakan bentuk kecintaan terhadap masyarakat Barito Utara serta dorongan semangat bagi pemerintah daerah dalam menjaga transisi demokrasi yang damai dan tertib.
“Kunjungan kerja Bapak Gubernur bersama Pangdam, Kapolda, dan Danrem ke Barito Utara menambah semangat kami dalam mengisi masa transisi ini, sekaligus menjadi motivasi untuk menyukseskan PSU Pilkada secara aman, damai, dan demokratis,” ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan bahwa Kabupaten Barito Utara memiliki luas wilayah 8.300 km² dengan 9 kecamatan, 93 desa, dan 10 kelurahan serta jumlah penduduk sekitar 158.514 jiwa. Meski heterogen dalam suku, ras, dan agama, masyarakat Barito Utara selama ini hidup rukun dan harmonis.
Indra Gunawan menegaskan komitmen pemerintah daerah bersama Forkopimda dan seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga kondusivitas menjelang pelaksanaan PSU. Ia berharap sinergitas antara TNI, Polri, dan pemda dapat terus terjalin kuat demi terciptanya suasana yang aman dan sejuk selama proses pemilu ulang.
“Kami mohon doa dan dukungan agar pelaksanaan PSU berjalan lancar dan menjadi bagian dari demokrasi yang sehat serta bermartabat di Barito Utara,” pungkasnya.
Rakor ini sekaligus menjadi momen penting dalam memastikan seluruh aspek teknis dan non-teknis PSU dapat berjalan optimal, serta menumbuhkan kepercayaan publik terhadap integritas proses demokrasi di daerah tersebut. (Red)
Tinggalkan Komentarmu