MUARA TEWEH, Kaltenghits.com – Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Pemkab Barut), melalui Pj Bupati Indra Gunawan, resmi melantik Pj Kepala Desa Datai Nirui, Kecamatan Teweh Tengah, Ersa Sriwardana, di Aula Setda Lantai I, Jumat sore, 13 Juni 2025.
Diketahui pelantikan itu dilaksanakan setelah 3 tahun wilayah tersebut tidak memiliki kepala desa definitif, sehingga dana desa (DD) di Datai Nirui tidak dapat disalurkan Pemerintah Pusat.
Usai pelantikan, Pj Bupati Barut, Indra Gunawan, menegaskan bahwa pelantikan ini bukan bersifat mendadak, melainkan merupakan bentuk tanggung jawab untuk mengisi kekosongan pemerintahan desa yang sudah terlalu lama terjadi.
Dia juga menyatakan, bahwa Datai Nirui menjadi satu-satunya desa, bukan hanya di Kabupaten Barut dan Kalteng, tetapi juga di seluruh Indonesia, yang tidak menerima penyaluran DD selama 3 tahun berturut-turut.
“Dana desa di Datai Nirui itu tidak tersalurkan, dan ini satu-satunya desa di Indonesia yang mengalaminya. Ini sangat memprihatinkan,” kata Pj Bupati Indra Gunawan.
Selain itu, dia menjelaskan bahwa pada Senin, 16 Juni 2025, berdasarkan laporan dari Kepala KPPN, terdapat peluang terakhir untuk memperbaiki kondisi tersebut. Karena itu, pemerintah segera mengambil langkah cepat dengan melantik penjabat kepala desa dan menetapkan rancangan APBDes agar bisa segera diajukan ke KPPN untuk proses penyaluran.
Pj Bupati Indra Gunawan juga menekankan pentingnya pengawalan pemerintahan di desa tersebut, terutama menjelang pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada pada 16 Agustus mendatang.
“Kalau kita tidak melayani masyarakat, sama saja kita menzalimi mereka. Kehadiran pemimpin di desa itu penting, tidak hanya untuk menyalurkan dana desa, tapi juga menggerakkan pelayanan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat,” imbuhnya.
Dia juga berharap dengan dilantiknya penjabat kepala desa, roda pemerintahan desa bisa segera berjalan normal, pelayanan publik ditingkatkan, serta masyarakat Datai Nirui kembali mendapat hak dan perhatian sebagaimana mestinya.
Pelantikan ini menjadi titik awal pemulihan administrasi dan pembangunan desa yang sempat terhambat akibat kekosongan kepala desa. (red)
