PALANGKA RAYA, kaltenghits.com – Konflik agraria antara masyarakat adat dan pengusaha atau antarmasyarakat, menuntut peran pemerintah memberikan perhatian serius dan keberpihakan dengan masyarakat.
“Tanpa kita menjadi mereka, kita tidak akan pernah tahu apa yang dirasakan masyarakat,” kata Asisten Pemerintahan dan Kejahteraan Rakyat Setda Kalteng, Katma F Dirun saat menjadi narasumber di sela acara Rapat Pimpinan Evaluasi Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2021 dan Rencana Aksi Tahun 2022, Rabu (19/1/2022).
Menurut Katma, reformasi agraria pada dasarnya ingin mewujudkan perdamaian sosial yang dibangun secara demokratis. Namun persoalan konflik agraria, salah satunya disebabkan oleh apriori terhadap pemerintah. Untuk itu, diperlukan strategi membangun hubungan sosial, hubungan yang humanis, dan membangun hubungan emosional antara pemerintah dan masyarakat.
Selain itu, keberadaan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan keadaan yang serba tidak pasti, ditambah suhu politis, menambah kompleks persoalan. “Pendekatan informal kita jalankan seiring dengan political act, mengubah lawan menjadi kawan, dan meyakinkan masyarakat yang menaruh harapan hanya kepada pemerintah,” ujarnya.
Untuk itu, diharapkan semua stakeholder bergandengan tangan serta bersinergi antara pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan BPN Provinsi/Kabupaten/Kota untuk menyukseskan reforma agraria dan terus melibatkan semua stakeholder di tengah masyarakat guna memulai membangun hubungan emosional antara pemerintah dan masyarakat termasuk masyarakat adat.
“Membangun hubungan berdasarkan informal authority, bukan sekadar pemerintah dengan pemerintah tapi masyarakat dan masyarakat karena pemerintah adalah bagian masyarakat yang ditugaskan di eksekutif,” terang Katma seraya mengajak semua pihak bersama-sama bergandengan tangan dengan masyarakat mewujudkan reformasi agraria yang berhasil baik. (han)
