PALANGKA RAYA, KaltengHits.com – Legislator Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah Noorkhalis Ridha meminta kepada instansi terkait, agar mengkaji ulang rencana pemberlakuan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) wajib menggunakan aplikasi.”Saya kurang setuju terkait hal tersebut, maka dari itu rencana pembelian BBM menggunakan aplikasi wajib dikaji ulang,” katanya saat dihubungi ANTARA di Palangka Raya, Senin.
Ia menuturkan, apabila hal tersebut diberlakukan di setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) justru memperumit masyarakat yang hendak membeli bahan bakar jenis pertalite dan lain sebagainya.
Dengan adanya hal tersebut, malah membatasi masyarakat untuk mendapatkan BBM jenis pertalite yang selama ini di Palangka Raya sangat banyak penggunaanya.
“Jujur saja setiap warga Indonesia berhak mendapatkan BBM jenis apa saja, jangan sampai dengan adanya hal itu malah mempersulit apa yang mereka mau,” katanya.
Noorkhalis Ridha yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kota Palangka Raya menegaskan, apabila hal tersebut dipaksakan untuk diberlakukan.
Belum tentu semua masyarakat paham akan teknologi atau aplikasi yang telah disediakan pihak instansi terkait. Hal-hal seperti ini malah semakin memperberat masyarakat.
“Saya lebih setuju dengan pola yang sudah ada selama ini, yaitu pembatasan jumlah pembelian per liternya untuk warga setiap harinya dibandingkan membeli menggunakan aplikasi,” bebernya.
Anak didik Zulkifli Hasan itu menambahkan, selama ini Pemerintah Kota Palangka Raya melakukan langkah-langkah terbaik seperti penertiban khususnya terhadap oknum-oknum yang menghambat distribusi BBM.
Seperti melakukan pengawasan terhadap SPBU yang diduga main mata dengan oknum-oknum pelangsir yang memanfaatkan situasi seperti sekarang ini.
“Tindak tegas saja oknum-oknum penimbun dan menyetok BBM jenis pertalite yang selama ini jadi perbincangan di masyarakat, apalagi tim gabungan dari pemkot beberapa waktu lalu ada menemukan pelangsir yang membeli berkali-kali di sejumlah SPBU,” tandasnya. (red)
