JAKARTA, Kaltenghits.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengungkap praktik korupsi di lingkaran pemerintahan. Kali ini, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Dalam keterangan resmi, KPK menetapkan dan menahan 11 orang tersangka, salah satunya adalah IEG, yang menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia periode 2024–2029.
Para tersangka diduga melakukan praktik pemerasan terhadap masyarakat dan pelaku usaha yang mengurus sertifikasi K3. Biaya yang seharusnya hanya Rp275.000, dipaksa naik menjadi Rp6.000.000. Dari hasil pemerasan tersebut, KPK mencatat total penerimaan yang dikumpulkan sejak tahun 2019 hingga 2025 mencapai sekitar Rp81 miliar.
“Korupsi di sektor ketenagakerjaan sangat kami sayangkan, karena ini adalah sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Alih-alih meningkatkan kesejahteraan, praktik seperti ini justru menghambat,” ungkap juru bicara KPK dalam konferensi pers, Kamis (21/8/2025).
KPK menegaskan bahwa pengusutan kasus ini akan terus berlanjut, dan menyoroti pentingnya reformasi tata kelola di sektor ketenagakerjaan agar tidak menjadi ladang korupsi yang merugikan masyarakat luas.
Sertifikasi K3 sendiri merupakan persyaratan penting bagi tenaga kerja dan perusahaan untuk menjamin standar keselamatan di lingkungan kerja. Praktik korupsi dalam sistem tersebut dapat berakibat fatal, baik bagi pekerja maupun industri secara keseluruhan.
Hingga saat ini, KPK masih terus melakukan pendalaman terhadap aliran dana, keterlibatan pihak lain, dan kemungkinan adanya aktor-aktor tambahan dalam skandal ini. (red)
