JAKARTA, Kaltenghits.com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara hybrid dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/10/2026).
Dalam rapat tersebut, Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan menjadi fokus utama penanganan karena kebakaran masih berlangsung di sejumlah wilayah.
Rapat tersebut diikuti Gubernur Kalimantan Tengah dan Gubernur Sumatra Selatan, serta Pangdam dan Kapolda dari kedua provinsi. Pertemuan membahas perkembangan pemadaman, pengerahan personel, operasi udara, hingga upaya mengoptimalkan hujan melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
Berdasarkan laporan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), masih terdapat sekitar 639 hektare lahan yang dalam proses pemadaman di enam provinsi yang paling terdampak karhutla. Karena itu, upaya penanganan difokuskan pada wilayah yang masih memerlukan penanganan intensif, khususnya Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan.
Penanganan melalui operasi darat didukung lebih dari 60.177 personel gabungan. Tingkat keberhasilan pemadaman dilaporkan rata-rata mencapai lebih dari 80 persen dari luas lahan yang baru terbakar setiap hari.
Selain operasi darat, pemadaman melalui udara menggunakan helikopter dengan metode water bombing juga terus dilakukan di sejumlah wilayah untuk mempercepat penanganan titik api.
Sementara itu, kondisi karhutla di Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan dilaporkan menunjukkan perkembangan yang lebih baik.
Operasi Modifikasi Cuaca Terus Dioptimalkan
Upaya penanganan juga dilakukan melalui Operasi Modifikasi Cuaca untuk mengoptimalkan potensi pertumbuhan awan hujan. Langkah ini dilakukan seiring perkiraan awal musim hujan yang mulai merata pada pertengahan hingga akhir Oktober 2026.
Presiden Prabowo meminta agar seluruh upaya penanganan karhutla terus diperkuat. Seluruh sumber daya yang tersedia diminta dikerahkan secara optimal untuk mempercepat pemadaman dan mencegah kebakaran meluas ke wilayah lainnya.
Penanganan karhutla membutuhkan koordinasi lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat dan daerah hingga unsur TNI, Polri, BNPB, serta personel gabungan di lapangan.
Dengan penguatan operasi darat dan udara serta optimalisasi upaya modifikasi cuaca, penanganan diharapkan dapat berjalan lebih efektif, terutama di wilayah yang masih menjadi fokus pemadaman. (Red)
Tinggalkan Komentarmu