PURUK CAHU, Kaltenghits.com – Fraksi PKS DPRD Kabupaten Murung Raya memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Murung Raya atas keberhasilannya kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Pandangan tersebut disampaikan oleh anggota DPRD Murung Raya, Fitriadi, saat membacakan pemandangan umum Fraksi PKS dalam Rapat Paripurna Ke-2 Masa Sidang II Tahun 2026 DPRD Murung Raya yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Murung Raya itu dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Murung Raya, Dina Maulidah, dan dihadiri Sekretaris Daerah Murung Raya, Sarwo Mintarjo, yang mewakili bupati, bersama anggota DPRD, jajaran organisasi perangkat daerah, serta tamu undangan lainnya.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi PKS menilai raihan opini WTP merupakan indikator positif atas pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan pemerintah. Namun, fraksi menegaskan bahwa keberhasilan tersebut perlu diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan percepatan pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
“Opini WTP merupakan capaian yang patut diapresiasi. Namun yang tidak kalah penting adalah memastikan hasil pembangunan dan pelayanan publik benar-benar dirasakan oleh masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Murung Raya,” ujar Fitriadi.
Fraksi PKS memberikan sejumlah masukan yang dinilai penting untuk menjadi perhatian pemerintah daerah. Salah satunya terkait pemeliharaan dan perawatan fasilitas umum yang selama ini menjadi penunjang aktivitas masyarakat.
Menurut Fraksi PKS, berbagai sarana publik seperti jalan, jembatan, penerangan jalan umum, gedung sekolah, rumah dinas guru, rumah ibadah, hingga fasilitas pelayanan masyarakat lainnya perlu mendapatkan perhatian dan perawatan secara berkelanjutan.
“Kami mendorong agar pemeliharaan infrastruktur dan fasilitas publik terus ditingkatkan sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat,” katanya.
Selain infrastruktur, Fraksi PKS juga menyoroti pelayanan air bersih yang masih menjadi keluhan sebagian warga, terutama di kawasan perkotaan. Pemerintah daerah didorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperluas akses air bersih yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.
Di bidang pendidikan, Fraksi PKS meminta agar program bantuan pendidikan bagi mahasiswa dapat disalurkan secara tepat sasaran, khususnya bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu.
“Program bantuan pendidikan harus benar-benar menyentuh mereka yang membutuhkan sehingga dapat membantu meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi putra-putri daerah,” ujar Fitriadi.
Sementara itu, pada sektor keagamaan, Fraksi PKS menilai pembinaan dan penyuluhan keagamaan di wilayah pedesaan masih perlu diperkuat. Oleh karena itu, pemerintah daerah didorong untuk meningkatkan kolaborasi dengan berbagai lembaga dan organisasi keagamaan guna memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat.
“Sinergi dengan berbagai pihak sangat diperlukan agar pembinaan keagamaan dan pelayanan sosial kemasyarakatan dapat berjalan lebih efektif hingga ke desa-desa,” tambahnya.
Melalui berbagai catatan dan rekomendasi tersebut, Fraksi PKS berharap pelaksanaan pembangunan daerah ke depan semakin berkualitas, merata, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kami berharap seluruh masukan ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendukung terwujudnya Murung Raya yang maju, sejahtera, dan bermartabat,” pungkas Fitriadi.(Red)
Tinggalkan Komentarmu