PURUK CAHU, Kaltenghits.com – Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Murung Raya menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Murung Raya atas keberhasilannya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Apresiasi tersebut disampaikan oleh anggota DPRD Murung Raya, Sutrisno, saat membacakan pemandangan umum fraksi dalam Rapat Paripurna Ke-2 Masa Sidang II Tahun 2026 DPRD Murung Raya dengan agenda penyampaian pandangan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Rapat yang berlangsung di Gedung DPRD Murung Raya itu dipimpin Wakil Ketua I DPRD Murung Raya, Dina Maulidah, serta dihadiri Sekretaris Daerah Murung Raya Sarwo Mintarjo yang mewakili bupati, unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, anggota DPRD, dan tamu undangan lainnya.
Dalam pandangan fraksi, raihan opini WTP dinilai sebagai cerminan komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
“Keberhasilan mempertahankan opini WTP patut diapresiasi karena menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga kualitas tata kelola keuangan dan administrasi pemerintahan,” ujar Sutrisno.
Meski memberikan apresiasi, Fraksi Gerindra mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat pemerintah daerah berpuas diri. Menurut mereka, evaluasi dan pembenahan harus terus dilakukan untuk meningkatkan efektivitas program pembangunan serta kualitas pelayanan publik.
“Opini WTP hendaknya menjadi motivasi untuk terus memperbaiki kinerja pemerintahan, terutama dalam memastikan anggaran yang dikelola memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
Salah satu perhatian utama yang disampaikan fraksi adalah upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah didorong untuk lebih optimal menggali berbagai potensi yang dimiliki Kabupaten Murung Raya guna memperkuat kemampuan fiskal daerah dan mendukung pembiayaan pembangunan.
Fraksi Gerindra menilai pengembangan sumber-sumber pendapatan yang sah perlu dilakukan secara berkelanjutan agar ketergantungan terhadap transfer dana dari pemerintah pusat dapat dikurangi.
“Kami mendorong pemerintah daerah untuk terus mengoptimalkan potensi daerah yang ada sehingga mampu meningkatkan pendapatan daerah dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan,” tegas Sutrisno.
Selain itu, fraksi juga meminta adanya kemudahan dalam pelayanan perpajakan, baik dari sisi administrasi maupun mekanisme pembayaran. Langkah tersebut dinilai dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus berdampak positif terhadap penerimaan daerah.
Pada sektor ekonomi, Fraksi Gerindra menekankan pentingnya dukungan terhadap pelaku usaha dan pengusaha lokal. Pemerintah daerah diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif sekaligus memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha daerah untuk berkembang.
“Pemberdayaan pelaku usaha lokal dan kemudahan investasi akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah serta membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat,” ujarnya.
Dengan berbagai catatan dan rekomendasi yang disampaikan, Fraksi Gerindra DPRD Murung Raya menyatakan menerima Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas lebih lanjut sesuai tahapan dan ketentuan yang berlaku.
“Kami berharap proses pembahasan dapat berjalan dengan baik sehingga menghasilkan rekomendasi yang konstruktif bagi peningkatan tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat Murung Raya,” pungkas Sutrisno.(Red)
Tinggalkan Komentarmu