MUARA TEWEH, kaltenghits.com – Bupati Barito Utara, Shalahuddin, menegaskan pentingnya kontribusi dan pemikiran fraksi-fraksi DPRD dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Hal itu disampaikannya dalam rapat paripurna jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi, Senin (24/11/2025).
“Setiap saran dari fraksi DPRD menjadi bahan berharga demi penyempurnaan kebijakan fiskal dan arah pembangunan daerah,” ujar Shalahuddin. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Barito Utara, Mery Rukaini.
Bupati menyampaikan terima kasih atas pandangan dan kritik konstruktif yang telah disampaikan seluruh fraksi. Ia menegaskan bahwa secara umum fraksi-fraksi setuju untuk melanjutkan pembahasan Raperda APBD 2026 pada tingkat Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
“Pemerintah daerah berkomitmen merumuskan anggaran yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan publik,” tambahnya.
Menanggapi masukan Fraksi Partai Demokrat terkait penekanan defisit anggaran, Bupati memastikan pembahasan lebih teknis akan dilakukan pada tahap selanjutnya. Sementara itu, untuk Fraksi Aspirasi Rakyat, ia menegaskan bahwa alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik pada 2026 mencapai Rp1,71 triliun atau 52,66 persen dari total belanja daerah—mencakup pembangunan jalan, jembatan, air bersih, fasilitas pendidikan, dan layanan kesehatan hingga tingkat desa.
Mengenai belum dicantumkannya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dalam Raperda, Shalahuddin menjelaskan bahwa hal tersebut menunggu terbitnya regulasi pusat mengenai batas maksimal defisit. Adapun penyertaan modal daerah telah dituntaskan pada perubahan APBD 2024 sesuai ketentuan.
Terkait pandangan Fraksi Karya Indonesia Raya, Bupati menegaskan bahwa APBD 2026 disusun berdasarkan prinsip partisipatif, transparan, disiplin, adil, efektif, dan efisien. Ia juga menyampaikan bahwa Transfer ke Daerah pada 2026 mencapai Rp1,57 triliun sesuai pemberitahuan Kementerian Keuangan.
Untuk Fraksi PDI Perjuangan, Bupati memaparkan sejumlah pembangunan prioritas yang akan dijalankan, seperti pendirian Mall Pelayanan Publik, Balai Latihan Kerja, serta penguatan infrastruktur dasar. Pemerintah juga berfokus pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas layanan publik, dan upaya mengurangi kesenjangan sosial.
Menjawab pandangan Fraksi PKB, ia menekankan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi layanan, optimalisasi pajak daerah, dan koordinasi lintas sektor. Selain itu, anggaran pendidikan minimal 20 persen, peningkatan layanan kesehatan, penguatan konektivitas wilayah, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta perbaikan basis data bantuan sosial juga menjadi prioritas utama pemerintah.
Shalahuddin menegaskan kembali bahwa kritik dan dukungan dari fraksi-fraksi DPRD merupakan modal penting dalam mematangkan rancangan APBD 2026. “Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD mutlak diperlukan agar pembangunan Barito Utara semakin transparan, akuntabel, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Rapat paripurna ditutup dengan harapan bahwa seluruh rangkaian pembahasan APBD dapat berlangsung lancar hingga tahap penetapan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. (Red)
Leave a comment