Apresiasi tersebut disampaikan Deputi IV BNPB Jarwansah saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Satgas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, yang dilaksanakan di Aula Eka Hapakat, Kompleks Kantor Gubernur, Kota Palangka Raya, pada Jumat, 29 Juli 2022.
“Langkah-langkah yang dilaksanakan sudah luar biasa bagus,” ungkap Deputi IV BNPB Jarwansah dalam sambutannya usai mendengarkan laporan perkembangan wabah PMK di Kalteng yang disampaikan Sekretaris Daerah Nuryakin melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Katma F. Dirun,
“Rapat-rapat koordinasi sudah dilaksanakan provinsi, kabupaten, kota di Kalimantan Tengah. Kemudian juga pembentukan pos-pos di perbatasan, kemudian juga melaksanakan vaksinasi dan disinfektan. Ini tentu langkah-langkah yang memang sesuai dengan SOP yang harus kita laksanakan dalam rangka penanganan PMK,” imbuh Deputi IV BNPB.
Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Jarwansah kemudian juga menyatakan kesiapan Satgas Penanganan PMK Pusat untuk memberikan dukungan dalam membantu upaya penanganan wabah PMK di daerah, termasuk Provinsi Kalimantan Tengah.
“Kita berharap apa-apa yang dibutuhkan bisa disampaikan kepada Kementan (Kementerian Pertanian -red) atau Satgas PMK secara tertulis. Itu pesan disampaikan kepada kami, supaya bisa kita tindaklanjuti untuk membantu daerah dalam penanganan PMK ini,” ucap Ketua Bidang Penanggulangan Satgas PMK Pusat Jarwansah.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Nuryakin selaku Ketua Satgas Penanganan PMK Provinsi Kalteng dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Katma F. Dirun memaparkan perkembangan terakhir situasi penanganan wabah PMK di Kalteng.
Diterangkan bahwa, sampai dengan tanggal 28 Juli 2022, tercatat sebanyak 739 kasus PMK tersebar di 8 kabupaten/kota, dengan 342 kasusnya sudah dinyatakan sembuh, 382 kasus dilakukan pemotongan bersyarat, dan yang masih sakit 15 kasus, yaitu di Kabupaten Kotawaringin Barat 14 kasus dan di Kota Palangka Raya 1 kasus.
“Oleh karena itu, Satgas Penanganan PMK Provinsi Kalimantan Tengah sedang melakukan surveilans zero case di kabupaten yang sudah tidak ada laporan kasus aktif untuk membuktikan daerah tersebut sudah bebas dari virus PMK sehingga dapat menjadi zona hijau kembali,” kata Sekda melalui Asisten Katma F. Dirun.
Selanjutnya, dibeberkan pula upaya-upaya percepatan penanganan PMK di Kalteng, antara lain: Rapat-Rapat Koordinasi di provinsi dan kabupaten, Surat Edaran Gubernur ke Bupati/Wali Kota, pembentukan Pos Pengendali Lalu Lintas Hewan pada Batas Provinsi di Kapuas dan Barito Timur, sosialisasi dan edukasi, percepatan vaksinasi dan pengobatan, serta kegiatan Disinfektan.
Lebih lanjut, disampaikan juga permintaan dukungan kepada BNPB dan Kementerian Pertanian untuk penanganan wabah PMK di Kalteng, yaitu: percepatan pelaksanaan Surveillance Zero Case di Kabupaten sudah nol kasus agar dapat menjadi zona hijau kembali; Pelatihan Vaksinator PMK; dan penambahan sarana dan prasarana penunjang kegiatan penanganan PMK oleh Kabupaten/Kota.
Dalam rapat koordinasi ini, dilakukan pula penyerahan bantuan berupa APD dan Buku Saku dari Satgas PMK Pusat kepada Satgas PMK Kalteng, untuk nantinya didistribusikan ke personel Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Deputi IV BNPB Jarwansah kepada Asisten Katma F. Dirun.
Turut hadir dalam rakor tersebut, antara lain Koordinator Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan (P3H) Kementerian Pertanian RI Arif Wicaksono, Kepala Pelaksana BPBPK Kalteng Falery Tuwan, Kepala Dinas TPHP Kalteng Riza Rahmadi, Kepala Dinas Kominfosantik Kalteng Agus Siswadi, dan Kepala Balai Veteriner Banjarbaru Putut Eko Wibowo. (red)
