Palangka Raya, KaltengHits.com – Pemerintah Kabupaten Barito Utara mencatat 182 kejadian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dengan total luas lahan terbakar 124,19 hektare hingga 31 Agustus 2026.
Data tersebut disampaikan Bupati Barito Utara H. Shalahuddin dalam rapat evaluasi pencegahan dan penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Tengah di Aula Jayang Tingang, Palangka Raya, Kamis (3/9/2026).
Selain kejadian Karhutla, pemantauan hingga akhir Agustus mencatat 405 titik hotspot. Barito Utara saat ini berada dalam status Siaga Darurat Bencana Karhutla yang berlaku sejak 1 Agustus hingga 29 September 2026.
“Barito Utara saat ini berada dalam status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan,” kata Shalahuddin.
Tekanan Karhutla meningkat pada Agustus. Dalam satu bulan tercatat 102 kejadian dengan luas lahan terbakar 50,16 hektare dan 192 hotspot.
Pemkab menetapkan Kecamatan Teweh Selatan, Teweh Baru dan Teweh Tengah sebagai wilayah fokus penanganan. Sementara Kecamatan Montallat menjadi salah satu wilayah prioritas pencegahan dan deteksi dini karena tingginya jumlah hotspot.
“Kita terus memperbarui penentuan wilayah prioritas berdasarkan perkembangan kejadian Karhutla, hotspot, luasan terbakar, kondisi cuaca dan kondisi di lapangan,” jelasnya.
Untuk mendukung penanganan, BPBD Barito Utara menyiagakan 150 personel yang terdiri dari 80 personel Pusdalops dan TRC serta 70 personel cadangan. Dukungan juga berasal dari 45 regu Masyarakat Peduli Api, tiga Desa Tangguh Bencana serta unsur TNI/Polri, Manggala Agni, Damkar, KPHP dan dunia usaha.
Dari sisi sarana, BPBD menyiapkan 23 mobil tangki air, tujuh mobil rescue double cabin, satu mobil pikap, sepeda motor trail dan peralatan pendukung pemadaman.
Shalahuddin mengatakan penanganan dilakukan melalui patroli, pemadaman dini, operasi TRC, imbauan kepada masyarakat serta pengoperasian Pusdalops selama 24 jam. Koordinasi lintas sektor dan penguatan pos lapangan juga terus dilakukan untuk mempercepat respons.
“Daerah siap melakukan penanganan Karhutla. Namun penguatan pos lapangan dan koordinasi lintas sektor diperlukan untuk meningkatkan kecepatan, jangkauan dan efektivitas respons,” tegasnya.(Red)
Tinggalkan Komentarmu