Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saat membuka rakor tersebut dari Istana Bogor mengatakan, sebagai negara yang berada di kawasan Ring of Fire (Cincin Api), Indonesia termasuk 35 negara yang paling rawan risiko di dunia. Hampir setiap ada bencana yang terjadi di Indonesia, risikonya cukup besar baik dalam jumlah korban maupun kerugian material.
“Penanggulangan bencana harus dilakukan secara terpadu, secara sistematik, dan rencana induk penanggulangan bencana tahun 2020-2044 harus dilaksanakan penuh komitmen dan penuh tanggungjawab. Semua tahapan harus dilaksanakan secara disiplin dan konsisten. Indonesia harus menjadi bangsa yang tangguh terhadap bencana,” kata Presiden.
Kepala Negara dalam arahannya mengungkapkan, sebagai salah satu pilar utama penanganan bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) harus selalu berbenah diri.
Yang pertama, budaya kerja BNPB harus siaga, harus antisipatif, harus responsif, dan adaptif. “Budaya ini sangat penting karena bencana itu datangnya tidak terduga dan secara tiba-tiba. Bahkan, muncul bencana yang tidak terbayangkan sebelumnya, salah satunya adalah pandemi Covid-19. Semua ketidakterdugaan itu harus kita tangani untuk memperkecil risiko bagi bangsa dan negara,” tegasnya.
Kedua, orientasi penanggulangan bencana harus mengutamakan pada pencegahan. Ketiga, infrastruktur untuk mengurangi risiko bencana harus terus ditingkatkan dan dilakukan bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat. Keempat, BNPB harus aktif mengajak seluruh aparat Pemerintah Pusat maupun Daerah agar semua program harus berorientasi pada tangguh bencana. Kelima, bangun sistem edukasi kebencanaan yang berkelanjutan terutama di daerah-daerah rawan bencana.
“Penting sekali edukasi kebencanaan, budaya sadar kebencanaan harus dimulai sejak dini dari setiap individu-individu, dari keluarga, dari komunitas, sekolah sampai lingkungan masyarakat, gali berbagai kearifan lokal yang ada di masyarakat. Latih masyarakat untuk tanggap menghadapi bencana, lakukan latihan, simulasi setiap saat, jangan menunggu sampai datang bencana,” tandasnya.
Sementara itu usai rakor, Wagub Edy Pratowo mengungkapkan pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah mendukung dan akan menindaklanjuti arahan Presiden. “Tentunya Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah siap mendukung dan menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia. Hal ini juga sejalan dengan arahan Gubernur Kalimantan Tengah, Bapak H. Sugianto Sabran, dalam hal penanganan bencana agar mengedepankan strategi antisipatif dan penerapan mitigasi bencana yang terstruktur,” tuturnya.
Tampak hadir mendampingi wakil gubernur dalam virtual meeting tersebut, Pj. Sekda Provinsi Kalteng, Kalaksa BPBPK Provinsi Kalteng, dan beberapa pejabat lainnya. (han)
