Pemkab Seruyan Perkuat Strategi Sanitasi Lewat SSK 2026–2030

PALANGKA RAYA, Kaltenghits.com – Pemerintah Kabupaten Seruyan terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas sanitasi lingkungan melalui kegiatan fasilitasi pemaparan Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Tahun 2026–2030.

Kegiatan tersebut digelar di Ruang Rapat Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Kalimantan Tengah, Senin (13/4/2026), sebagai bagian dari upaya penyempurnaan dokumen strategi sanitasi yang lebih komprehensif dan implementatif.

Kegiatan dipimpin langsung oleh Kepala Bapperida Kabupaten Seruyan, Agung Setiawan, serta difasilitasi Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Kalimantan Tengah melalui Kepala Seksi Pelaksana II, Lorentz T. P. Napitupulu.

Agenda diawali dengan pemaparan Dokumen SSK 2026–2030 yang memuat arah kebijakan, strategi, serta rencana aksi pembangunan sanitasi. Selanjutnya, dilakukan sesi tanggapan dan evaluasi dari tim Provinsi Kalimantan Tengah guna menyempurnakan dokumen tersebut.

Dalam pemaparannya, Agung Setiawan menegaskan bahwa Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah.

“Melalui program PPSP, kami mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pengelolaan air limbah rumah tangga yang berwawasan lingkungan, serta pengelolaan persampahan yang terpadu dan berkelanjutan,” ujarnya.

Ia juga menyebutkan bahwa Kabupaten Seruyan telah memiliki sejumlah infrastruktur pendukung pengelolaan sampah, di antaranya 1 unit tempat pemrosesan akhir (TPA), 4 unit TPS3R, 6 unit bank sampah, 4 unit dump truck, 1 unit arm roll truck, 1 unit pick up, 27 unit TPS, 1 unit kontainer, serta 200 unit tong sampah pejalan kaki.

“Ini menjadi modal dasar dalam memperkuat sistem pengelolaan persampahan ke depan,” tambahnya.

Sementara itu, pihak Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Kalimantan Tengah memberikan sejumlah masukan konstruktif terhadap dokumen yang dipaparkan.

Lorentz T. P. Napitupulu menekankan pentingnya implementasi nyata dari setiap rencana yang telah disusun.

“Dokumen yang baik harus diikuti dengan aksi nyata di lapangan. Setiap rencana kerja harus segera ditindaklanjuti dengan langkah konkret,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya koordinasi dan komunikasi antar pihak dalam mengatasi kendala di lapangan.

“Jika terdapat hambatan, segera didiskusikan bersama agar ditemukan solusi yang cepat dan tepat,” tambahnya.

Kegiatan ini turut dihadiri perangkat daerah yang tergabung dalam Kelompok Kerja (Pokja) sanitasi dari Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Seruyan, di antaranya Bapperida, Dinas PUPR, Dinas Perkimtan, Dinas Kesehatan, Dinas PMD, serta Dinas Kominfosandi Kabupaten Seruyan. (Red)