PALANGKA RAYA, Kaltenghits.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) mendorong Kota Palangka Raya menjadi daerah percontohan dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Upaya tersebut diperkuat melalui Program Kabupaten/Kota Berani Berantas Korupsi (Ber-Aksi) Tahun 2026 yang diinisiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalteng, Linae Victoria Aden, saat menghadiri kegiatan Penilaian Calon Percontohan Kabupaten/Kota Ber-Aksi Tahun 2026 terhadap Pemerintah Kota Palangka Raya di Aula Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya, Rabu (18/11/2026).
Linae mengatakan, sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, Palangka Raya memiliki posisi strategis untuk menjadi teladan bagi 13 kabupaten lainnya dalam membangun pemerintahan yang berintegritas dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
“Kota Palangka Raya harus mampu menjadi role model atau contoh bagi 13 kabupaten lainnya. Pemko Palangka Raya harus tampil sebagai barometer tata kelola pemerintahan daerah yang berintegritas tinggi dan bebas dari KKN di Bumi Tambun Bungai,” tegasnya.
Menurut Linae, korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Praktik tersebut juga dapat menghambat pembangunan serta upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, pencegahan dan pemberantasan korupsi harus diwujudkan melalui komitmen nyata, sistem yang kuat, serta integritas setiap aparatur negara.
Ia mengapresiasi pelaksanaan Program Ber-Aksi sebagai instrumen untuk mengevaluasi sekaligus memperbaiki sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penilaian tersebut juga menjadi bagian dari sinergi dan pendampingan KPK dalam mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
“Saya sangat mengapresiasi program Kabupaten/Kota Ber-Aksi yang digagas KPK. Penilaian ini tidak sekadar untuk mencari kesalahan, tetapi menjadi instrumen penting untuk evaluasi, pembinaan, dan perbaikan sistem tata kelola pemerintahan daerah,” ujarnya.
Kepada jajaran Pemerintah Kota Palangka Raya, Linae meminta agar hasil penilaian dijadikan momentum untuk melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan. Sejumlah sektor yang menjadi perhatian antara lain pengadaan barang dan jasa, perizinan, pelayanan publik, manajemen aparatur sipil negara (ASN), serta optimalisasi pendapatan daerah.
Selain pembenahan sistem, penguatan budaya antikorupsi juga dinilai penting. Menurutnya, nilai-nilai integritas harus ditanamkan kepada seluruh ASN hingga tingkat kelurahan agar menjadi bagian dari budaya kerja, bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif.
“Integritas bukan hanya sekadar diucapkan, tetapi harus menjadi budaya kerja seluruh aparatur dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Linae menegaskan komitmen Pemprov Kalteng untuk terus mendukung dan memfasilitasi seluruh pemerintah kabupaten dan kota dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin, Inspektur Daerah Provinsi Kalteng Eko Sulistiono, Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Lisda Arriyana, serta Ketua Tim Penilaian KPK RI Ariz Dedy Arham. (Red)

Tinggalkan Komentarmu