PALANGKA RAYA, KaltengHits.com – DPRD Provinsi Kalimantan Tengah meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menjadikan pembangunan infrastruktur dasar sebagai prioritas utama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mempercepat pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah pedalaman yang hingga kini masih menghadapi keterbatasan akses.
Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah, Maryani Sabran, mengatakan alokasi anggaran daerah harus lebih diarahkan pada pemenuhan kebutuhan mendasar masyarakat, seperti pembangunan jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, jaringan listrik, hingga penyediaan rumah layak huni.
Menurutnya, penyusunan program pembangunan harus didasarkan pada kondisi nyata yang dihadapi masyarakat di lapangan, sehingga anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi warga.
“Lebih baik kita memprioritaskan hal-hal yang memang menjadi kebutuhan utama masyarakat. Contohnya pembangunan jembatan untuk anak-anak yang pergi ke sekolah. Masih ada anak-anak yang bahkan tidak memakai sepatu dan harus menyeberang sungai tanpa adanya jembatan,” ujar Maryani, Rabu (29/7/2026).
Ia menilai, belum meratanya pembangunan infrastruktur dasar masih menjadi kendala utama bagi masyarakat di sejumlah wilayah pedalaman. Keterbatasan akses tersebut tidak hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga berdampak pada sektor pendidikan, pelayanan kesehatan, serta aktivitas ekonomi masyarakat.
Karena itu, Maryani menegaskan setiap kebijakan anggaran harus disusun secara efektif dan tepat sasaran dengan mengedepankan kepentingan masyarakat yang paling membutuhkan.
“Kalau saya punya kebijakan, jangankan jembatan, jalan pun akan saya bangun. Kenapa begitu? Karena kita harus berbicara dengan hati. Ketika menentukan anggaran, kita harus memikirkan terlebih dahulu apa yang benar-benar menjadi prioritas di Kalimantan Tengah,” tegasnya.
Maryani menjelaskan, berbagai masukan yang disampaikannya bukan sekadar berdasarkan laporan administratif, tetapi merupakan hasil peninjauan langsung ke sejumlah desa saat melaksanakan kegiatan reses dan kunjungan kerja.
“Seperti kemarin, ketika kami turun dan berkunjung ke desa-desa, di situlah kami bercermin. Apa yang saya sampaikan ini berdasarkan fakta, bukan berbicara tanpa dasar. Saya sering turun langsung ke pelosok-pelosok desa di Kalimantan Tengah,” katanya.
Ia berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menjadikan hasil kunjungan lapangan dan aspirasi masyarakat sebagai dasar dalam menyusun prioritas pembangunan pada APBD Tahun Anggaran 2027.
Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah, lanjut Maryani, akan terus mengawal proses pembahasan APBD agar anggaran pembangunan benar-benar diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah terpencil yang selama ini masih membutuhkan perhatian terhadap pembangunan infrastruktur dasar. (Red)
Tinggalkan Komentarmu