Palangka Raya, Kaltenghits.com – DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar Rapat Gabungan Komisi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di Ruang Rapat Gabungan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa (14/7/2026).
Rapat Gabungan ini dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kalteng, Riska Agustin didampingi Wakil Ketua II DPRD Muhammad Ansyari, Wakil Ketua III DPRD Junaidi dan dihadiri Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Linae Victoria Aden, para anggota DPRD, jajaran TAPD Provinsi Kalimantan Tengah, kepala perangkat daerah, serta unsur terkait lainnya.
Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Sudarsono menyampaikan bahwa Badan Anggaran telah menyelesaikan pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Hasil pembahasan tersebut kemudian menjadi dasar persetujuan Badan Anggaran terhadap Raperda beserta laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025.
“Berdasarkan hasil pembahasan, Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Tengah menyepakati Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 beserta lampiran laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah,” ujar Sudarsono.
Sudarsono menjelaskan, sebelum menyepakati Raperda, Badan Anggaran telah melakukan pendalaman materi bersama Tim Anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terkait pengelolaan keuangan daerah.
“Dalam pembahasan, Badan Anggaran telah melakukan pendalaman materi dan meminta tanggapan Tim Anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Pada prinsipnya, Badan Anggaran menerima penjelasan tersebut, namun masih terdapat beberapa catatan yang perlu ditindaklanjuti,” jelas Sudarsono.
Ia menyampaikan bahwa rekomendasi Badan Anggaran diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.
“Pemerintah Provinsi diharapkan menjadikan catatan dan hasil pembahasan Badan Anggaran sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, pengelolaan keuangan, dan pembangunan daerah,” imbuh Sudarsono.
Lebih lanjut dikatakan, seluruh proses pembahasan Raperda telah didokumentasikan sebagai bagian dari laporan Badan Anggaran yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
“Seluruh dokumen pembahasan dan pendalaman Raperda adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini. Oleh karena itu, seluruh hasil pembahasan, catatan, serta rekomendasi yang telah disampaikan menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025,” paparnya. (z)
Tinggalkan Komentarmu