Mahfud mengutip pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang mengatakan bahwa untuk maju sebagai calon kepala daerah tak sekadar butuh modal pintar, tapi butuh uang yang fantastis. Bila tak punya uang, katanya, maka sulit untuk terpilih.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kata Pak Bahlil tadi coba kamu pintar tapi enggak punya uang, enggak bisa kepilih. Itu kata pak Bahlil tadi,” kata Mahfud.
Melihat itu, Mahfud mengklaim hampir 92 persen calon kepala daerah yang tersebar di seluruh Indonesia dibiayai oleh cukong untuk maju di Pilkada. Imbasnya, setelah terpilih, para calon kepala daerah ini akan memberi imbalan balik kepada cukong yang membiayainya tersebut.
“Itu hasil simulasi saya dengan anak-anak LSM. Kalau hitung-hitungan KPK, 84 persen kepala daerah terpilih karena cukong. Itu angka dari KPK,” kata Mahfud.
“Demokrasi kita enggak sehat, demokrasi jual beli,” lanjutnya.
Di sisi lain, Mahfud juga mengklaim tak pernah mengeluarkan uang saat menjabat sebagai menteri sebanyak tiga kali, sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).
Ia mengatakan tak berniat untuk memperkaya diri sendiri. Padahal, Ia mengatakan potensi untuk memperkaya diri sendiri sangat besar ketika masih menjabat sebagai Ketua MK.
“Kalau saya mau, pak, jadi Ketua MK adili 390 kasus Pilkada. Kalau saya satu orang Rp1 miliar dia gampang, orang mau menang Pilkada, kalah saya menangkan bisa. Atau orang udah menang di telepon dimintai uang,” ujar Mahfud.
Mahfud lantas berefleksi bahwa uang hasil tindakan haram tak akan membuat hidup manusia menjadi tenang. Terlebih lagi, uang itu diperolehdengan cara yang tak benar.
“Kalau kamu peroleh sesuatu secara tak benar, tidurnya enggak nyenyak. Kalau sudah pensiun nyari pengawal. Sesudah tak punya ‘beking’ jadi tak aman, dikorbankan temannya sendiri. Itulah permainan,” imbuh Mahfud. (red)
