MUARA TEWEH,kaltenghits.com – Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, menyampaikan dua persoalan besar yang menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Pemkab Barut). Kedua isu tersebut harus segera dibenahi guna memperbaiki tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kepercayaan publik.
Isu pertama yang disoroti adalah turunnya opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
“Untuk mengatasi hal ini, saya akan membawa OPD terkait seperti Keuangan, Tata Usaha, Perizinan, dan Aset ke Palangka Raya untuk menemui Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah. Kami akan meminta pendampingan agar daerah bisa kembali memperoleh opini WTP,” tegas Bupati Shalahuddin dalam Rapat Koordinasi Camat se-Barito Utara di Balai Antang, Muara Teweh, Rabu (5/11/2025).
Rakor tersebut diikuti Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, para camat se–Kabupaten Barito Utara, kepala OPD, serta pejabat struktural di lingkungan Pemkab Barito Utara.
Selain soal LKPD, Bupati juga menyoroti rendahnya nilai Monitoring, Controlling, Surveillance for Corruption Prevention (MCSCP), yaitu sistem pengawasan dan pencegahan korupsi yang dinilai oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Bupati menyebut nilai MCSCP Barito Utara saat ini baru mencapai 34 poin, meski mengalami sedikit peningkatan dari tahun sebelumnya yang berada di angka 32. Namun capaian tersebut masih jauh tertinggal dari rata-rata provinsi yang telah mencapai 63 poin.
“Rendahnya nilai ini menunjukkan masih terdapat potensi penyimpangan serta lemahnya tata kelola administrasi di internal pemerintahan daerah,” tegasnya.
Bupati juga mengingatkan bahwa capaian ini harus menjadi evaluasi penting agar Pemkab Barito Utara terus memperkuat sistem administrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Dalam kesempatan itu, Bupati mengajak seluruh camat dan perangkat daerah untuk memperketat kedisiplinan administrasi, meningkatkan koordinasi antarinstansi, serta mempercepat pembenahan sistem pemerintahan di setiap level.
“Kita harus belajar dari pemerintah provinsi yang berhasil meningkatkan nilai MCSCP secara signifikan dalam waktu singkat. Langkah perbaikan harus segera dilakukan bersama,” kata Shalahuddin.
Bupati menutup arahannya dengan menegaskan bahwa perbaikan sistem bukan hanya kebutuhan birokrasi, tetapi berkaitan langsung dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat dan lembaga pengawas terhadap Pemkab Barito Utara.(Red)
Tinggalkan Komentarmu