MUARA TEWEH,kaltenghits.com – Pemerintah Kabupaten Barito Utara resmi menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 kepada DPRD, dengan nilai pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp3,13 triliun dan belanja sebesar Rp3,25 triliun.
Penyampaian dokumen anggaran dilakukan dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Barito Utara, Hj. Mery Rukaini, di Gedung DPRD Muara Teweh, Kamis.
Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, menyampaikan bahwa rancangan APBD merupakan agenda tahunan yang memegang peran penting dalam kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
“Penyusunan rancangan ini merupakan bagian dari siklus anggaran dan memiliki nilai strategis bagi keberlanjutan pemerintahan di Kabupaten Barito Utara,” ujar Bupati Shalahuddin.
APBD 2026 dirancang berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024–2026 dan RKPD Tahun 2026, serta telah diselaraskan dengan kebijakan pembangunan nasional maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
Shalahuddin menegaskan bahwa APBD diharapkan menjadi instrumen kebijakan fiskal yang mampu mendukung pencapaian visi pembangunan daerah.
Dalam rapat tersebut, Bupati memaparkan lima prioritas utama pembangunan Kabupaten Barito Utara pada 2026, yakni:
- Peningkatan infrastruktur dan energi
- Penguatan layanan pendidikan dan kesehatan
- Peningkatan ekonomi masyarakat
- Pembangunan sosial, budaya, pariwisata, dan lingkungan hidup
- Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan
Prioritas ini disusun dengan tetap memperhatikan kemampuan fiskal daerah, prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, serta pokok pikiran DPRD.
Dalam paparannya, Shalahuddin menjelaskan komposisi Rancangan APBD 2026:
Pendapatan Daerah – Rp3,13 triliun, terdiri dari:
- Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp154,15 miliar
- Dana transfer pusat: Rp2,97 triliun
- Transfer antar daerah: Rp10,22 miliar
Belanja Daerah – Rp3,25 triliun, meliputi:
- Belanja operasi: Rp1,46 triliun
- Belanja modal: Rp1,38 triliun
- Belanja tidak terduga: Rp5,74 miliar
- Belanja transfer: Rp400,97 miliar
Dengan struktur tersebut, daerah mengalami defisit Rp117,7 miliar atau sekitar 3,75 persen dari total belanja. Pemerintah daerah merencanakan pembiayaan sebesar Rp0 (nol rupiah).
Bupati Shalahuddin meminta dukungan penuh DPRD agar pembahasan berjalan lancar dan penetapan APBD dapat dilakukan tepat waktu sesuai regulasi.
“APBD bukan hanya sekumpulan angka, tetapi merupakan wujud komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan menjadikan APBD sebagai instrumen pembangunan yang tepat sasaran, efisien, dan berkeadilan.(Red)
Leave a comment