Pemkab dan DPRD Barito Utara Bahas Persiapan APBD 2026 dalam Rapat Resmi di Gedung DPRD

MUARA TEWEH, kaltenghits.com – Dalam rangka menyusun arah kebijakan serta perencanaan pembangunan daerah untuk tahun anggaran mendatang, Pemerintah Kabupaten Barito Utara bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengadakan Rapat Persiapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Rapat DPRD Barito Utara.

Rapat digelar pada Selasa, 11 November 2025, dipimpin oleh Ketua DPRD Barito Utara, Ir. Hj. Mery Rukaini, M.IP., dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Drs. Muhlis yang mewakili Bupati H. Shalahuddin, S.T., M.T. Turut hadir Tim Penyusun Anggaran Daerah dan seluruh anggota DPRD. Informasi ini disampaikan melalui rilis Humas Barut, dikutip dari kabarmuarateweh.id.

Dalam arahannya, Ketua DPRD menegaskan bahwa penyusunan APBD 2026 merupakan tahap krusial untuk memastikan kebijakan anggaran yang dirancang benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat.

“Penyusunan APBD tidak sebatas mengatur angka atau daftar belanja. Yang terpenting adalah bagaimana memastikan setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Sinergi antara legislatif dan eksekutif sangat penting demi menghadirkan APBD yang realistis dan memberi dampak nyata,” ujar Mery Rukaini.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Drs. Muhlis menyampaikan bahwa penyelarasan antara capaian pembangunan di tahun sebelumnya dengan arah kebijakan 2026 menjadi fokus utama dalam proses penyusunan anggaran.

“Pemerintah daerah berkomitmen menyusun APBD secara efektif, efisien, dan transparan agar mampu mengakomodasi program prioritas yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Barito Utara,” jelasnya.

Usai penyampaian sambutan, rapat dilanjutkan dengan pembahasan teknis mengenai struktur Rancangan APBD 2026, termasuk penentuan prioritas belanja dan kebijakan fiskal daerah. Pertemuan berlangsung dengan suasana kondusif dan penuh semangat kerja sama, mencerminkan komitmen bersama Pemkab dan DPRD dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, serta berpihak pada kepentingan masyarakat.(red)