PALANGKA RAYA, Kaltenghits.com – Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, meminta agar perizinan Hutan Tanaman Industri (HTI) ditinjau ulang atau tidak terlalu mudah dikeluarkan. Karena aktivitas HTI dan perkebunan dinilai menjadi salah satu penyebab banjir besar melanda Kalteng.
Menurut Sugianto, salah satu penyebab banjir di provinsi itu adalah karena pendangkalan sungai yang terjadi akibat proses penanaman HTI atau kelapa sawit di sekitar bantaran sungai yang tidak memperhatikan ekosistem hayati.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Sugianto dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Bencana Banjir di Wilayah Kalimantan Tengah dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Mayjen TNI Suharyanto di Aula Jayang Tingang, Lantai II Kantor Gubernur Kalteng, Sabtu (20/11/2021).
“Kami meminta agar perizinan terkait HTI ini ditinjau ulang atau tidak terlalu mudah dikeluarkan. Karena pendangkalan sungai yang terjadi diakibatkan oleh proses penanaman HTI atau sawit di sekitar bantaran sungai yang tidak memperhatikan ekosistem hayati,” kata Sugianto.
Selain itu, untuk meminimalisasi masyarakat yang terdampak, Sugianto juga meminta pembangunan rumah dan jembatan memperhatikan kondisi wilayah dan tinggi permukaan air saat musim hujan.
Sementara Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo pada kesempatan itu menekankan semua pemerintah kabupaten/kota agar menyiapkan anggaran minimal 5 persen untuk penanganan bencana, khususnya banjir, yang terjadi hampir setiap tahun di Kalteng.
“Anggaran ini harus benar-benar dipersiapkan dan dibedakan dengan anggaran penanganan Covid-19,” tegas Edy Pratowo.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BNPB Mayjen TNI Suharyanto Suharyanto juga menyampaikan hal senada. Menurutnya, banjir kali ini, selain disebabkan curah hujan yang tinggi akibat fenomena alam La Nina, juga dapat disebabkan daya dukung alam dan lingkungan untuk menerima air yang sudah tidak sama seperti dulu.
“Ini juga harus kita cermati dan sadari bersama,” ujarnya.
Sedangkan atas kondisi yang tengah terjadi saat ini, Suharyanto meminta aparat pemerintah, seperti ASN, TNI, dan Polri atau stakeholder utama lainnya, untuk segera turun ke lapangan apabila terjadi banjir, guna mencegah adanya korban jiwa dan kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat terpenuhi.
“Kami paham daerah tidak akan sebesar Pusat kemampuannya, makanya kita datang ke sini ingin tahu apa yang sudah dilakukan dan apa kesulitannya,” jelas Suharyanto, seraya menambahkan bahwa untuk jangka pendek harus diupayakan agar masyarakat terdampak banjir tidak tambah menderita.
Kemudian untuk mencegah kembali terulangnya musibah banjir pada tahun depan, Kepala BNPB menegaskan pihaknya akan melakukan pendampingan dalam membentuk atau melakukan kegiatan pencegahan jangka menengah dan panjang. “Kita berupaya menggandeng kementerian-kementerian terkait untuk membantu penanganan banjir di Kalteng,” ujarnya.
Seperti diketahui, banjir kali ini terjadi di 6 kabupaten/kota di Kalteng, yaitu Kota Palangka Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Katingan, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Kabupaten Barito Selatan.
Sebanyak 4 kabupaten/kota sudah menetapkan status tanggap darurat, yaitu Kota Palangka Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Kotawaringin Timur. (han)
