Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap minggunya dalam rangka mencari solusi dalam menghadapi dan mengatasi inflasi di daerah-daerah di Indonesia yang diikuti oleh seluruh Pemda, Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia baik secara virtual maupun secara langsung.
Dalam paparannya Tito Karnavian menyampaikan bahwa inflasi di Indonesia per April 2022 – April 2023 berada pada angka 4,33 persen, ini merupakan hal cukup baik. Tito juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang sudah dan terus konsisten untuk melakukan evaluasi serta antisipasi agar inflasi di Indonesia tetap terkendali yaitu di angka 4,33 persen. Selain perlu untuk diwaspadai adanya dinamika iklim dan cuaca yang ekstrim yang terus terjadi, dimana akan berakibat kepada perubahan ekonomi dunia, terutama ketahanan pangan.
Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan inflasi yaitu kenaikan harga tiket pesawat atau kenaikan harga jasa kargo yang merupakan penyumbang nomor satu sebesar 1,45 persen.
“Jika kita bisa menurunkan 1 persen inflasi transportasi ini, maka inflasi kita bisa turun di angka 3,9 atau 3,8 persen, namun kenyataannya daerah masih sangat sulit untuk menurunkan harga tiket pesawat/kargo pesawat,” lanjut Tito
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Data Badan Pusat Statistik Pudji Ismartini memaparkan bahwa pada Minggu kedua bulan Mei ini ada 10 Kabupaten/Kota dengan Indeks Perkembangan Harga (IPH) tertinggi ada di Luar Pulau Jawa yaitu Kabupaten Barito Selatan yang ada di posisi lima IPH tertinggi.
“Komoditas andil terbesar inflasi di Kabupaten Barito Selatan adalah Beras, Daging Ayam Ras dan Bawang Merah,” ujar Pudji.
Yuas Elko usai kegiatan rakor menyatakan inflasi di Kalteng masih stabil dan terkendali di angka 4,85 persen , hanya saja yang menjadi sorotan adalah Harga minyak goreng yang mengalami kenaikan sebesar 5% yaitu di Kabupaten Katingan sedangkan untuk kabupaten/kota lainnya mampu dikendalikan karena ada sinergitas antar Pemprov dan Pemkab.
Hadir mendampingi Yuas Elko, Unsur Forkopimda, Deputi Kepala Perwakilan Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah dan Manajemen Intern Bank Indonesia Perwakilan Kalteng, Kepala Instansi Vertikal dan Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalteng. (red)
