Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang bersama DPR RI dan DPD RI ini berlangsung di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta.
Presiden RI Joko Widodo saat menyampaikan pidato menekankan bahwa Indonesia mempunyai peluang besar untuk meraih Indonesia Emas Tahun 2045 dan juga mampu menjadi negara lima besar kekuatan ekonomi dunia.
“Peluang tersebut harus mampu kita manfaatkan. Rugi besar jika kita melewatkan kesempatan ini, karena tidak semua negara memilikinya dan belum tentu akan kembali memilikinya,” ujar Jokowi
Selain itu, Jokowi juga menyebutkan peluang besar pertama adalah dari bonus demografi yang akan mencapai puncaknya pada tahun 2030-an karena 68 persennya adalah penduduk usia produktif yang mana inilah yang menjadi kunci peningkatan produktivitas nasional di Indonesia.
Lebih lanjut juga dikatakan bahwa peluang besar yang kedua adalah kepercayaan internasional atau international trust yang dimiliki Indonesia saat ini yang dibangun bukan sekadar melalui gimmick dan retorika semata, melainkan melalui peran dan bukti nyata keberanian Indonesia dalam bersikap.
“Momentum Presidensi Indonesia di G20, Keketuaan Indonesia di ASEAN, konsistensi Indonesia dalam menjunjung HAM, kemanusiaan, dan kesetaraan, serta kesuksesan Indonesia menghadapi krisis dunia tiga tahun terakhir ini, telah mendongkrak dan menempatkan Indonesia kembali dalam peta percaturan dunia,” ujar Jokowi.
Di tengah kondisi dunia yang saat ini bergolak akibat adanya perbedaan, Indonesia dengan ideologi Pancasila, harmoni keberagaman, dan prinsip demokrasi yang ada mampu menghadirkan ruang dialog serta menjadi titik temu dan menjembatani perbedaan-perbedaan yang ada.
“Lembaga think tank Australia, Lowy Institute menyebut Indonesia sebagai middle power in Asia, dengan diplomatic influence yang terus meningkat tajam dan Indonesia termasuk 1 dari 6 negara Asia yang mengalami kenaikan comprehensive power,” ujar Jokowi
Kepercayaan yang dimiliki Negara Indonesia di mata internasional tersebut, sangat penting dalam diplomasi Indonesia di kancah dunia.
“Dengan international trust yang tinggi, kredibilitas kita akan lebih diakui, kedaulatan kita akan lebih dihormati. Suara Indonesia akan lebih didengar sehingga memudahkan kita dalam setiap bernegosiasi,” pungkasnya.
Turut hadir dalam Rapat Paripurna kali ini, Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Suhaemi. Selain itu, hadir sejumlah Kepala OPD Provinsi Kalteng, antara lain Kepala Bappedalitbang Leonard S. Ampung, Kepala Dinas P3APPKB Linae Victoria Aden, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Noorhani, Kepala Dinas TPHP Sunarti, Kepala BKD Lisda Aryana, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Johni Sonder, Kepala Biro Organisasi Lilis Suryani, Plt. Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Rusita Murniasi, serta unsur Forkompinda Kalteng . (red)
