Dalam arahannya Tito Karnavian menyampaikan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo kita semua harus terus konsisten untuk mengatasi inflasi karena situasi ini memang harus terus kita kendalikan karena inflasi ini bergerak dan kita sudah pada posisi yang baik di angka 3,08 persen di bulan Juli 2023.
“Dan ini harus terus kita kendalikan, kalau tidak kita kendalikan akan menggejolak lagi. Oleh karena itu saya berharap agar jangan pernah bosan mengikuti Rapat ini,” ujarnya.
Lebih lanjut, dijelaskan berdasarkan data yang ada inflasi saat ini terendah atau terkendali baik yaitu Provinsi Riau yang pada Minggu lalu inflasinya tercatat di angka -35,31 persen (terjadi deflasi), kemudian Pulau Morotai yang Minggu lalu mengalami inflasi cukup tinggi sekarang juga mengalami deflasi di angka 6,9 persen begitu juga dengan Kota Tomohon yang deflasi di angka 4,13 persen.
Plt. Kepala Badan Pusat Statistik RI Amalia Adininggar Menyampaikan untuk inflasi tertinggi terhadap di Pulau Sumatera yaitu di Kota Gunungsitoli dengan angka 1,30 persen, Pulau Jawa di Kota Surakarta 0,31 persen, Pulau Kalimantan di Kota Balikpapan 0,53 persen, Pulau Sulawesi di Luwuk 0,73 persen, Pulau Bali – Nusa Tenggara berada di Kabupaten Maumere 0,65 persen dan Pulau Maluku – Papua di Manokwari sebesar 1,43 persen.
“Secara nasional jumlah Kabupaten) Kota yang mengalami Kenaikan IPH pada Minggu kedua Agustus turun sekitar 1 persen dari Minggu sebelumnya dan terjadi di sebagian besar wilayah Pulau Sumatera dan Jawa, sedangkan Jumlah Kabupaten/Kota di Pulau Kalimantan yang mengalami kenaikan IPH relatif lebih banyak,” ungkapnya.
Usai mengikuti Rakor, Yuas Elko mengatakan IPH menjadi proxy inflasi di Provinsi Kalteng terutama pada Minggu kedua bulan Agustus dimana terjadi deflasi sebesar -0,50 persen yang berarti “Kita berada di urutan 21 IPH Provinsi yang mengalami deflasi, sedangkan untuk Pulau Kalimantan sendiri kita berada pada urutan 3 setelah Kalimantan Timur dan Barat,” tuturnya.
Yuas Elko juga mengatakan bahwa inflasi di Kalteng masih tergolong aman dan terkendali namun kita tetap harus waspada, karena ada beberapa komoditas yang masih mengalami fluktuasi harga sehingga perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah untuk menyiasati agar harga barang pokok bisa dijangkau masyarakat.
Hadir secara virtual, Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Sarwo Edhy, Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kementerian Perdagangan Bambang Wisnubroto, Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Perum BULOG Epi Sulandari, Wakasatgas Pangan Polri Helfi Assegaf, Sesjamdatun Raden Febrytrianto, mewakili Panglima TNI Staf Ahli Tingkat II Ekonomi Keuangan Eko Nursanto, serta Gubernur/Bupati seluruh Indonesia. (red)
