PALANGKA RAYA. kaltenghits.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berkomitmen untuk mengelola anggaran dengan transparansi dan efisiensi. Jelang akhir tahun anggaran 2023 digelar Rapat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Triwulan IV Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah.
“2023 tinggal beberapa waktu lagi sehingga diharap bisa direalisasikan. Terkait dengan SOPD yang capaian penyerapan cukup tinggi kami mengucapkan terimakasih dan yang belum, Dinas Sosial, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Dinas Kehutanan, menjadi perhatian artinya direncana tahun 2024 jangan di akhir kalau bisa di triwulan I atau II,” kata Wakil Gubernur Kalimantan Tengah saat memberi arahan dan sambutan dalam Rapat Tepra di Aula Eka Hapakat, Kompleks Kantor Gubernur pada Rabu (13/12/2023).
Wagub berharap berbagai kendala yang menghambat dapat diidentifikasi, kemudian dicari dan dirumuskan solusinya bersama-sama, sehingga dapat diantisipasi agar permasalahan tersebut tidak terulang lagi pada tahun depan atau tahun berikutnya.
“Rapat TEPRA sudah seyogyanya rutin diadakan per triwulannya, dalam rangka memantau, mengendalikan, dan mengevaluasi penyerapan anggaran, baik APBD maupun APBN, proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, penerimaan pendapatan dan hal-hal lainnya pada tahun 2023 serta persiapan pelaksanaaan anggaran untuk tahun 2024,” harapnya.
Realisasi keuangan dan fisik Pemerintah Provinsi sampai tanggal 30 November 2023 adalah Rp 4, 474 T atau 62,73% dari pagu APBD Perubahan sebesar Rp. 7, 133 T sedangkan realisasi fisik 64,93 %.
Dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023, realisasi keuangan Rp. 16, 102 T lebih dari total pagu Rp. 22, 614 T lebih atau sebesar 71,21 % dan realisasi fisiknya 72,25 %.
SOPD serapan tertinggi APBD Perubahan adalah Biro Umum dengan realisasi keuangan Rp 91.274.142.768 atau 78,23% dan realisasi fisik 78,28 %. Badan Pendapatan Daerah Rp. 101.135.578.179 atau 77,11 % sedangkan realisasi fisik 77,49 % kemudian Dinas Kelautan dan Perikanan realisasi keuangannya Rp. 81.512.452.555 (71,92 %) dan fisik 86,40 %.
Untuk SOPD yang rendah serapannya adalah Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah, realisasi keuangan Rp 21,074 Miliar lebih (18,61%) dan realisasi fisik 20,00%. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah realisasi keuangan Rp 43,711 Miliar lebih (24,88%), fisik 35,00% dan. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah realisasi keuangan Rp 130,446 Miliar lebih (32,92%), fisik 33,98%.
Untuk kabupaten/kota serapan tertinggi adalah Kabupaten Barito Timur, realisasi keuangan Rp_964,229 Miliar lebih (83,01%), dan realisasi fisik 85,77%. Kabupaten Katingan realisasi keuangan Rp 1,231 Triliun lebih (81,03%), realisasi fisik 88,00% dan Kabupaten Pulang Pisau realisasi keuangan Rp.1,100 Triliun lebih (80,08%), dan fisik 87,41%.
Dan terendah penyerapan anggarannya adalah kabupaten/kota yaitu Kapuas dengan realisasi keuangan Rp. 1,551 Triliun lebih (63,20%), dan realisasi fisik 70,33%. Kabupaten Seruyan, realisasi keuangan Rp..918,067 Miliar lebih (64,84%), dan fisik 64,88% dan Kabupaten Murung Raya yaitu realisasi keuangan Rp. 1,512 Triliun lebih (67,04%), dan realisasi fisik 74,08%.
“Saya minta kepada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan capaian tertinggi pada triwulan IV, agar bisa mempertahankan dan bahkan meningkatkannya.
Kemudian, bagi Perangkat Daerah yang masih rendah realisasinya, untuk melakukan langkah-langkah percepatan dalam pengelolaan anggaran, agar bisa mendukung pencapaian target realisasi yang telah ditetapkan,” tandas Wagub masih dalam sambutannya.
Dalam kegiatan tersebut. Wagub juga meluncurkan Layanan E-PAHARI sebagai salah satu aplikasi yang dikembangkan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
Layanan E-PAHARI ini digagas untuk mempermudah masyarakat dalam membayarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di wilayah Kalimantan Tengah, dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendukung implementasi Program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) khususnya dalam penggunaan aplikasi daerah berbasis teknologi.
“Dengan sinergisitas bersama, pengawasan dan evaluasi realisasi anggaran akan dapat dioptimalkan, sehingga akan mendorong penggunaan alokasi anggaran agar semakin efektif dan efisien,” pungkasnya.
Hadir dalam kegiatan tersebut Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Setda Prov. Kalteng Sri Widanarni dan kepala SOPD, Penjabat Bupati dan SOPD dari Kabupaten/kota se Kalimantan Tengah. (red/BA)
